Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Produk hukum ini berisi XIII Bab dan 85 Pasal, ditetapkan dan diundangkan tanggal 26 April 2007 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 66. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723. “Bencana adalah peristiwa atau […]
Aksi Tanggap Darurat Bencana Alam: Peran dan Fungsi Lembaga-lembaga Terkait
MĂ©decins Sans Frontières (MSF) atau Dokter Lintas Batas secara berkala melakukan kegiatan pelibatan publik untuk meningkatkan kesadartahuan masyarakat terhadap upaya-upaya kemanusiaan MSF dan lembaga atau aktor lainnya yang memiliki fokus yang hampir sama. Untuk di akhir tahun 2018 ini, MSF kemudian menggandeng Lembaga Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Muhammadiya (LPB PP Muhammadiyah) atau juga biasa disingkat […]
Peluang Open Source dan Kekayaan Intelektual di 2019
Perangkat lunak sumber terbuka atau yang lebih dikenal dengan open souce telah digagas sejak duapuluh tahun lalu. Gagasan ini membawa teknologi ke arah yang lebih terbuka sehingga dapat diakses oleh berbagai kalangan. Meski begitu, perjalanan open source bukan tanpa tantangan. Para kreator dan penggiat open source seringkali mesti menghadapi persoalan penyalahgunaan hingga keamanan. Hal ini […]
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Produk hukum ini berisi X Bab dan 27 Pasal, ditetapkan tanggal 20 September 2018 dan diundangkan tanggal 18 Oktober 2018 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 […]
Merekam Kisah Melalui Foto dan Tulisan
Menelusuri simbol, menikmati panel dan memperhatikan diaroma akan membawa anda berada pada masa peristiwa itu berlangsung. Sebuah fakta yang menarik karena imajinasi anda akan membebaskan ruang dan waktu. Pengalaman ini akan menambah khazanah dan wawasan anda tentang bagaimana agungnya sebuah cita yang bisa mengubah asa menjadi nyata. Rangkaian peristiwa yang silih berganti akan membangkitkan semangat […]
Pencatatan Perjanjian lisensi Kekayaan Intelektual
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian lisensi Kekayaan Intelektual. Produk hukum ini berisi V Bab dan 22 Pasal, ditetapkan tanggal 26 Juli 2018 dan diundangkan 27 Juli 2018 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No 115 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor […]
Inpres Penanganan Bencana di Provinsi NTB
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kota Mataram dan Wilayah Terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Produk hukum ini dikeluarkan 23 Agustus 2018 di Jakarta. Inpres ini memiliki enam poin utama antara lain : Melaksanakan percepatan rehabilitasi dan […]
Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Produk hukum ini berisi VIII dan 80 Pasal, ditetapkan tanggal 11 April 2018 dan diundangkan tanggal 8 Mei 2018 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan […]
Warga Sambik Elen Tidak Dapat Menjemput Bantuan Logistik karena Terkendala Jalan Rusak
Seluruh dusun di Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, NTB telah menerima informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait dengan kebutuhan logistik yang dijemput di Posko Tanjung. Sayangnya, tidak semua desa dapat mengambil bantuan tersebut. Salah satunya adalah Desa Sambik Elen yang terkendala kondisi jalan yang mengkhawatirkan. Mulanya, kebutuhan logistik memang akan […]
Tugas dan Wewenang Gubernur
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Produk hukum ini 11 Pasal, ditetapkan tanggal 20 Juli 2018 dan diundangkan 20 Juli 2018 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No 109 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor […]