Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 95 tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Produk hukum ini berisi IX Bab dan 77 Pasal, ditetapkan tanggal 2 Oktober 2018 dan diundangkan 5 Oktober 2018 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No 102.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Pertimbangan Utama pembentukan SPBE adalah sebagai berikut

  • Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

  • Untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional.

Visi SPBE adalah “Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi”

Misi SPBE adalah:

  1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelolasistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;

  2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yangterpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;

  3. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yangterintegrasi, aman, dan andal; dan

  4. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi

Diantara teknologi masa depan yang mendorong perubahan SPBE adalah:

  1. Mobile internet merupakan akses internet yang menggunakan gawai personal. Dengan semakin meningkatnya pengaksesaninternet melalui gawai personal, layanan SPBE harus dapatdiakses oleh para pengguna dalam bentuk layanan bergeraktanpa batas waktu dan lokasi.

  2. Cloud computing merupakan teknologi layanan berbagi pakaiyang dapat diakses melalui internet untuk memberikan layanan data, aplikasi, dan infrastruktur kepada pengguna. Teknologi ini memberikan efektifitas dan efisiensi yang tinggi untuk melakukan integrasi TIK.

  3. Internet of Things (IoT) merupakan perangkat elektronik yang dilengkapi dengan perangkat lunak, sensor, aktuator, dan konektivitas internet sehingga mampu melakukan pengiriman atau pertukaran data melalui akses internet. Dengan semakin meningkatnya pemanfaatan IoT dalam kehidupan sehari-hari, layanan SPBE diharapkan bersifat adaptif dan responsif terhadap kebutuhan kustomisasi layanan yang diinginkan oleh pengguna dengan memperluas ketersediaan kanal-kanal layanan SPBE yang dapat diakses oleh perangkat-perangkat Iot

  4. Big Data Analytics merupakan teknologi analisis terhadap data yang berukuran sangat besar, tidak terstruktur, dan tidak diketahui pola, korelasi ataupun relasi antar data. Dengan memanfaatkan teknologi ini, layanan SPBE diharapkan mampu memberi dukungan pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan bagi pemerintah,pelaku usaha, dan masyarakat.

  5. Artificial Intelligence (Al) merupakan teknologi kecerdasan buatan pada mesin yang memiliki fungsi kognitif untuk melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah sebagaimana halnya dilakukan oleh manusia. Pemanfaatan AI dalam SPBE berpotensi membantu pemerintah dalam mengurangi beban administrasi seperti menjawab pertanyaan, mengisi dokumen, mencari dokumen, menerjemahkan suara/tulisan, dan membuat draf dokumen. Dalam hal pelayanan publik, AI dapat membantu memecahkan permasalahan yang kompleks seperti permasalahan sosial,kesehatan, dan transaksi keuangan.

UnduhProduk Hukum

SumberĀ  JDIH Setkab

Mungkin Anda juga menyukai

%d blogger menyukai ini: