Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Produk hukum ini berisi II Pasal, ditetapkan tanggal 30 Juni 2015 dan diundangkan tanggal 30 Juni 2015 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 no 157. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717.
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 66 ayat (5), Pasal 75 ayat (3), Pasal 77 ayat (3), dan Pasal 118 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimaksudkan untuk menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut khususnya untuk lebih memperkuat asas kedudukan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penyempurnaan Peraturan Pemerintah ini sekaligus juga diarahkan untuk memperkuat keserasian dan sinergi dalam pelaksanaan peraturan dan kebijakan mengenai Desa.
Sejalan dengan hal tersebut Peraturan Pemerintah ini memuat penyempurnaan pengaturan mengenai pembagian kewenangan antara kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat desa, penghasilantetap kepala Desa dan perangkat Desa, tata cara musyawarah Desa, belanja Desa, keuangan dan kekayaan Desa, kerja sama Desa, Badan Usaha Milik Desa, serta perencanaan pembangunan Desa dan kawasan perdesaan.
Unduh Produk Hukum
Sumber : http://www.setneg.go.id/
