Berbaju ala kadarnya dan senyum mengembang, Rukiah (38) berpose membawa keripik gosong, produksi ibu-ibu di Desa Tanjung Harap, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Pose gembira itu terpampang di laman Desa Tanjung Harap di tanjungharap.pe.hu.
Foto itu ternyata menimbulkan protes anak Rukiah yang tengah menempuh studi di Jakarta yang membuka laman desanya. “Lain kali kalau foto pakai baju yang bagus,” kata Helmi Fachri (28), jurnalis warga dan pengelola Sistem Informasi Desa (SID) Tanjung Harap.
Setelah keripik gosong itu masuk di situs desa, permintaan keripik meningkat. Bahkan ada permintaan dari Medan 30 kilogram per hari yang belum bisa mereka penuhi karena kesulitan bahan baku. Keripik gosong hanyalah satu dari produk warga desa yang ditampilkan di situs desa.
Situs desa tersebut dikelola tiga orang, yakni Kepala Urusan Umum Desa Tanjung Harap Yuli Agustina (30) dan dua sukarelawan, yakni Fachri dan Taufik Nasution (28), yang juga menjadi jurnalis warga.
Mereka mengunggah cerita soal Boinem (62) yang terharu karena rumahnya direnovasi oleh PT Perusahaan Negara III. Ada kegiatan gotong royong membersihkan jalan protokol dan parit desa, dan sebagainya.
Pengelola juga mengunggah informasi seputar kebijakan pemerintah, termasuk informasi rincian dana desa tahun 2016. Cerita-cerita ringan khas desa yang berjarak sekitar 60 kilometer atau sekitar dua jam perjalanan dari Medan itu pun kini mulai diketahui dunia.
Di Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, Fitri Nurmalasari (28), Kepala Urusan Umum Desa Bingkat, juga mengelola situs desa di bingkat.pe.hu. Produk desa, seperti opak bulat, mi yeye, dan opak lidah, terpampang dipromosikan.
Namun, informasi itu justru susah diakses di Kantor Desa Bingkat. Sambungan internet yang dibangun Kementerian Komunikasi dan Informatika di kantor desa itu tiba-tiba padam. Kegiatan memperbarui informasi terhenti. Ini berbeda dengan kondisi di Tanjung Harap. Pengelola mendapat modem dari perangkat desa setempat yang cukup lancar jaringannya.
Fitri dibantu oleh sukarelawan warga yang turut memasok informasi desa, Kasah (51) dan Mulyono (38). Mereka memahami SID setelah mengikuti pelatihan SID di Yogyakarta, kerja sama Lembaga Swadaya Masyarakat Bitra Indonesia dengan Combine Research Institute tahun lalu. Warga juga mengunjungi Desa Balerante di Klaten, Jawa Tengah, dan Dlingo, Bantul, yang sudah memiliki SID yang bagus. Bitra juga membantu penyediaan komputer dan mengajari warga bagaimana cara menulis dan menjadi jurnalis warga.
Pelayanan cepat
Kini, dengan adanya SID, pelayanan desa berlangsung cepat. Seluruh data penduduk tersimpan dalam pangkalan data SID. Pengurusan surat keterangan warga, misalnya, hanya cukup menghabiskan waktu dua menit.
Di Bingkat, Fitri cukup memasukkan nama warga atau nomor KTP ke komputer, langsung keluar informasi tentang warga itu. Tinggal pilih menu yang diinginkan, misalnya membuat surat keterangan warga, data langsung keluar dan dicetak, selesai. “Kami tidak perlu membuka buku induk dan mengetik ulang,” ujar Fitri
Dasar data warga dalam bentuk digital diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Serdang Bedagai yang terus diperbarui. Sesuai Pasal 86 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa berhak mendapatkan akses informasi melalui SID. Pemerintah dan pemda wajib mengembangkan SID dan pembangunan kawasan pedesaan meliputi penyediaan fasilitas perangkat keras, lunak, jaringan, dan sumber daya manusia.
Di Sumatera Utara baru sembilan desa yang memiliki SID dari lebih 6.000 desa yang ada. Tujuh desa sudah online, sementara dua masih offline. Desa-desa itu ada di Kabupaten Langkat (1 desa), Serdang Bedagai (5), Batubara (1), Tebing Tinggi (1), dan Deli Serdang (1).
Manajer Riset Pengembangan Informasi, Komunikasi, dan Teknologi Yayasan Bitra Indonesia Iswan Kaputra mengatakan, Bitra mendesak pemda agar mengembangkan SID di semua desa. Bitra berharap pemerintah menyediakan domain SID yang diperlukan.
Hal ini untuk menyelesaikan konflik data desa dan menganalisis kemiskinan secara partisipatif. Konflik data biasanya terjadi pada data warga miskin yang bisa tiba-tiba menyusut atau membengkak. “Kami baru membangun analisis kemiskinan partisipatif,” ujar Iswan.
SID diharapkan juga memberikan ruang untuk menampung keluhan. Namun, kebanyakan desa yang ia dampingi tidak memasukkan keluhan itu mentah- mentah ke situs desa. Keluhan diwadahi di Facebook desa. Pengelola akan menyortir keluhan yang sopan untuk ditampilkan di situs desa.
Bitra juga mendorong agar pemerintah kabupaten bekerja sama dengan sekretariat presiden sehingga keluhan warga bisa masuk ke lapor.go.id, situs Kantor Staf Presiden yang menampung keluhan warga.
“Kami juga mendorong agar operator SID didukung dana desa. Minimal dua orang,” kata Iswan. Ini semua agar kabar baik dari desa tersebar ke seluruh Nusantara, bahkan dunia.
Sumber: http://print.kompas.com/baca/2016/03/14/Kabar-Baik-Itu-Berasal-dari-Desa & Bitra
Peta : Data Lumbung Komunitas
