Undang Undang Ekonomi Kreatif

Undang Undang Republik Indonesia No 24 tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. Produk hukum ini berisi VII Bab dan 34 Pasal, disahkan dan diundangkan 24 Oktober 2019 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 212. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414.

Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

UU 24 tahun 2019

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

Bahwa Indonesia memiliki kekayaan warisan budaya yang perlu dimanfaatkan menjadi produk yang menciptakan nilai tambah melalui pengembangan ekonomi kreatif untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Untuk mengoptimalkan surnber daya manusia tersebut, diperlukan pengelolaan potensi Ekonomi Kreatif secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pengarusutamaan Ekonomi Kreatif dalam rencana pembangunan nasional melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang memberikan nilai tambah pada produk Ekonomi Kreatif yang berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.

Dalam pelaksanaannya, pengembangan Ekonomi Kreatif mengalami beberapa kendala, seperti keterbatasan akses perbankan, promosi, infrastruktur, pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, dan sinergitas di antara pemangku kepentingan. Untuk itu, diperlukan suatu pengaturan Ekonomi Kreatif secara komprehensif yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta berasaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keadilan, berkelanjutan, dan identitas bangsa.

Undang-Undang Ekonomi Kreatif bertujuan:

  1. Mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat Indonesia, dan perubahan lingkungan perekonomian global;

  2. Menyejahterakan ralryat Indonesia dan meningkatkan pendapatan negara;

  3. Menciptakan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya saing global;

  4. Menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya bangsa Indonesia serta sumber daya ekonomi lokal;

  5. Mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif;

  6. Melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif; dan

  7. Mengarusutamakan Ekonomi Kreatif dalam Rencana Pembangunan Nasional.

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif melalui:

  1. Pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;

  2. Dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan

  3. Standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Ekonomi Kreatif dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang Undang ini.

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Unduh Produk Hukum

Sumber : JDIH Setkab

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: