Di tag: UNDANG UNDANG

UU 24 tahun 2019

Undang Undang Ekonomi Kreatif

Undang Undang Republik Indonesia No 24 tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. Produk hukum ini berisi VII Bab dan 34 Pasal, disahkan dan diundangkan 24 Oktober 2019 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 212. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414. “Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.” Bahwa Indonesia memiliki kekayaan warisan budaya yang...

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Undang Undang Penanggulangan Bencana

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Produk hukum ini berisi XIII Bab dan 85 Pasal, ditetapkan dan diundangkan tanggal 26 April 2007 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 66. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723. “Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya...

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya

Paten

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Produk hukum ini berisi XX Bab dan 173 Pasal, ditetapkan tanggal 26 Agustus 2016 dan diundangkan 26 Agustus 2016 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 176. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5992. “Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan...

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Produk hukum ini berisi II Pasal, ditetapkan tanggal 10 November 1998 dan diundangkan 10 November 1998 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 No 182. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790. “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.” Pembangunan nasional...

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Administrasi Pemerintahan

Undang Undang Republik Indonesia No 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Produk hukum ini berisi XIV Bab dan 89 Pasal, ditetapkan tanggal 17 Oktober 2014 dan diundangkan 17 Oktober 2014 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 292. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601. “Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan” Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: a. asas legalitas; b. asas pelindungan...

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan. Produk hukum ini berisi XIII Bab dan 104 Pasal, ditetapkan tanggal 12 Agustus 2011 dan diundangkan 12 Agustus 2011 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis...

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PERBUKUAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PERBUKUAN

Undang Undang Republik Indonesia No 3 tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan. Produk hukum ini berisi XII Bab dan 72 Pasal, ditetapkan tanggal 24 Mei 2017 dan diundangkan 29 Mei 2017 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 102. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053. Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang sangat luas dan dengan jumlah penduduk yang sangat besar serta beragam etnill dan budaya. Salah satu tujuan negara...

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Undang Undang Republik Indonesia No 5 tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Produk hukum ini berisi IX Bab dan 61 Pasal, ditetapkan tanggal 24 Maret 2017 dan diundangkan 29 Mei 2017 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 104. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055. Bahwa keberagaman Kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

Undang Undang Republik Indonesia No 9 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Produk hukum ini berisi XI Bab dan 49 Pasal, ditetapkan tanggal 13 Maret 2013 dan diundangkan 13 Maret 2013 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 No 50. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406. Sejalan dengan tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun...

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Undang Undang Republik Indonesia No 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucuian Uang. Produk hukum ini berisi XIII Bab dan 100 Pasal, ditetapkan tanggal 22 Oktober 2010 dan diundangkan 22 Oktober 2010 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No 122. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164. Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan...