PERDA SLEMAN Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelengaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Produk hukum ini berisi II Pasal, ditetapkan tanggal 4 Februari 2015 dan 4 Februari 2015 di Sleman. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 No 1 Seri E. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Daerah Sleman Daerah istimewa Yogyakarta No 89.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditetapkan dengan tujuan untuk dan pencatatan mewujudkan tertib administrasi kependudukan sipil berkesinambungan, yang serta terpadu, dapat terarah, terkoordinasi, memberikan manfaat dan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kebijakan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Sleman mengacu pada kebijakan administrasi kependudukan nasional, yang diselenggarakan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk.

Baca lebih lanjut

PERDA SLEMAN Tentang PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelengaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Produk hukum ini berisi XI Bab dan 69 Pasal, ditetapkan tanggal 4 Agustus 2009 dan 4 Agustus 2009 di Sleman. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 No 2 Seri E. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Daerah Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta No 21.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab memerlukan peran serta dan partisipasi aktif dari masyarakat, disamping semakin dibutuhkannya aparat pemerintah daerah yang berkualitas guna peningkatan pelayanan umum. Sejalan dengan hal tersebut, maka perlu dibangun suatu sistem administrasi kependudukan yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan. Sehingga penyelenggaraan administrasi kependudukan diarahkan pada hal-hal sebagai berikut: a. pemenuhan hak asasi setiap orang di bidang pelayanan administrasi kependudukan; b. peningkatan kesadaran penduduk atas kewajiban untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan; c. pemenuhan data statistik kependudukan dan statistik peristiwa kependudukan; d. dukungan terhadap perencanaan, pembangunan kependudukan secara nasional, regional, dan lokal.

Baca lebih lanjut

PERDA SLEMAN Tentang PENGELOLAAN WARISAN BUDAYA DAN CAGAR BUDAYA

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Warisan Budaya dan Cagar Budaya. Produk hukum ini berisi XI Bab dan 62 Pasal, ditetapkan tanggal 23 Desember 2015 dan 23 Desember 2015 di Sleman. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 No 3 Seri D. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Daerah Sleman Daerah istimewa Yogyakarta No 101.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN WARISAN BUDAYA DAN CAGAR BUDAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN WARISAN BUDAYA DAN CAGAR BUDAYA

Pendaftaran mempunyai arti penting untuk mengetahui jumlah, jenis, dan persebaran Cagar Budaya di wilayahnya. Oleh karena sebagian besar Cagar Budaya berada di tangan masyarakat, perlu pula diupayakan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif melakukan Pendaftaran, sehingga tidak seluruhnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian Cagar Budaya berupa koleksi, hasil penemuan, atau hasil pencarian dapat dicatat dan diberi pelindungan hukum terhadapnya. Berkas Pendaftaran dan dokumentasi yang dibuat terhadap Cagar Budaya disimpan karena sebagai arsip untuk kepentingan masa depan sebagai sumber informasi Pengembangan kebudayaan nasional. Peraturan Daerah ini turut melindungi Objek yang Diduga Cagar Budaya layaknya sebagai Cagar Budaya.

Baca lebih lanjut

PERDA SLEMAN Tentang PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa. Produk hukum ini berisi VI Bab dan 23 Pasal, ditetapkan tanggal 4 April 2016 dan 4 April 2016 di Sleman. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 No 2. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Daerah Sleman Daerah istimewa Yogyakarta No 103.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Baca lebih lanjut

PERDA SLEMAN Tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Produk hukum ini berisi XV Bab dan 47 Pasal, ditetapkan tanggal 14 Desember 2016 dan 14 Desember 2016 di Sleman. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 No 15. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Daerah Sleman Daerah istimewa Yogyakarta No 115.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam UndangĀ Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut rumusan mengenai kedudukan Badan Permusyawaratan Desa lebih menggambarkan fungsi representatifnya Permusyawaratan daripada Desa fungsi legislasinya. Anggota penduduk Badan Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melaluiĀ musyawarah atau pemilihan berbasis wilayah musyawarah. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun dan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut turut atau tidak secara berturut-turut.

Baca lebih lanjut