Di tag: SKKNI Bidang Pariwisata

Sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha di bidang pariwisata

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha di bidang pariwisata. Produk hukum ini berisi VII Bab dan 33 Pasal, ditetapkan dan diundangkan tanggal 23 April 2012 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No 105 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311. Pembangunan kepariwisataan perlu didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dalam rangka memberikan pelayanan prima bagi wisatawan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan...

SKKNI Bidang Jasa Pramuwisata dan Pemimpin Perjalanan Wisata

Berdasarkan pada UU No 10 tahun 2019 tentang kepariwisataan, pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata. Dalam mengantisipasi era global, salah satu solusi utama dalam menghadapinya, mempertahankan kedudukan dalam bisnis pariwisata Indonesia dan blantika perdagangan global, terlebih dalam kondisi krisis moneter saat ini adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanannya (SDM nya). Dalam mengembangkan kualitas SDM di bidang pelayanan, salah satu diantaranya adalah Pimpinan perjalanan wisata (Tour Leader). Pimpinan perjalanan...

SKKNI Bidang Pariwisata

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   Menurut Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pariwisata ada sebanyak 30 SKKNI yang terdiri dari antara lain : Sub Sektor Biro Perjalanan Wisata Sub Sektor Hotel dan Restoran Sub Sektor...