Hak Kekayaan Intelektual Jamin Perlindungan SID Berdaya

Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan wujud dari perlindungan suatu lembaga terhadap kekayaan intelektualnya. Aspek perlindungan melalui HKI berlaku baik bagi pengembang, pemegang hak cipta, maupun pengguna suatu aset intelektual.

Budi Agus Riswandi dalam workshop bertajuk “Inovasi dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya”

Budhi dalam workshop bertajuk “Inovasi dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya”

Budhi Agus Riswandi, Direktur Pusat HKI Universitas Islam Indonesia menjelaskan, selama ini HKI memang lebih populer di dunia bisnis dan menjadi salah satu acuan untuk mempermudah komersialisasi. Meski demikan, tidak semua produk diciptakan untuk dikomersialiasikan. Aset-aset intelektual yang dapat diakses secara bebas dan tanpa biaya pun juga memerlukan HKI. “Jadi, dalam konteks ini, fungsi produk tersebut adalah utilisasi, bukan komersialisasi,” jelas Budhi dalam workshop bertajuk “Inovasi dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya” yang diselenggarakan Combine Resource Institution (CRI) pada Rabu (16/05) di UC UGM.

Selain itu, HKI dalam aset intelektual nonkomersil juga dapat menjadi alat untuk membangun reputasi. Reputasi yang dimaksud adalah adanya aspek-aspek penting yang menambah nilai dan kepercayaan pada suatu produk tertentu. Aspek-aspek tersebut meliputi legalitas dan tata kelola yang baik. “Jadi, selain melindungi kekayaan intelektual para penemu atau inovator, HKI juga memberikan nilai tambah pada suatu produk,” tambahnya.

Budhi menjelaskan bahwa aspek legalitas sebuah produk penting diupayakan untuk mengetahui sejauh mana produk tersebut layak digunakan. Legal atau tidaknya suatu produk dapat dilihat dari adanya HKI pada produk tersebut. Selain itu, adanya HKI juga membuktikan bahwa produk tersebut telah memiliki tata kelola yang baik.

Salah satu aset intelektual yang bukan berupa produk komersil adalah sistem informasi desa (SID) yang dikembangkan oleh CRI. Sebagai salah satu bentuk perwujudan pengelolaan kekayaan intelektual dalam bidang TIK, CRI telah mengkaji SID dari berbagai aspek hukum, salah satunya pengelolaan hak kekayaan intelektual.

Elanto Wijoyono, Manajer Pengelolaan Sumber Daya Komunitas CRI mengatakan, ide tentang SID sudah tercetus sejak 2008. “Meski begitu, implementasi produk nyata baru ada di tahun 2009,” paparnya. SID yang dikembangkan oleh CRI pertama kali diluncurkan di Klaten, Jawa Tengah dan Bantul, DI Yogyakarta.

Pada 2018, satu dekade setelah ide SID direalisasikan, CRI meninjau kembali dan mengevaluasi lisensi SID yang telah diberlakukan. Selama ini, SID menggunakan lisensi GNU General Public License version 3 (https://www.gnu.org/licenses/gpl.html). Lisensi ini cukup komprehensif dan fleksibel, tetapi memiliki celah berupa penggunaan aplikasi SID yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip SID yang telah dirumuskan oleh CRI. Oleh karena itu, CRI memutuskan untuk merumuskan lisensi khusus yang kini telah tercatat hak cipta dan mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai SID Berdaya. Prinsip utama SID Berdaya masih sama, yaitu menjadi perangkat lunak berbasis open source yang bebas digunakan oleh siapa saja dan tanpa biaya. Hal ini memang menjadi salah satu prinsip CRI agar warga dapat menjangkau dan ikut berkolaborasi dalam pengembangan SID lebih lanjut.

Bagi CRI, terdaftarnya kekayaan intelektual SID Berdaya secara legal menjadi momentum untuk meningkatkan mutu ciptaan, layanan serta jaminan perlindungan atas penggunaan ciptaan tersebut. Sejumlah skema layanan akan berubah sebagai konsekuensi dari urusan legal tersebut. Meski demikian, potensi kerja sama untuk pengembangan dan pemanfaatan SID bersama para pihak tetap terbuka.

Keberadaan HKI juga menjadi salah satu indikator pertanggungjawaban nyata pengembang bahwa SID Berdaya merupakan produk layak guna yang terjamin dari aspek legalitas dan tata kelolanya. Elanto menjelaskan bahwa setiap keputusan dalam menjalankan SID mulai dari pemutakhiran, pengelolaan hingga analisis data di dalamnya merupakan tindakan hukum. Dalam proses itu, keamanan data warga yang ada di dalamnya harus terjamin. Oleh karena itu, pengelolaan SID harus memiliki landasan hukum agar dapat dipertanggungjawabkan.

Pada beberapa kasus, pemanfaatan SID yang tidak memuat aspek legalitas dan tata kelola yang baik menimbulkan beberapa persoalan. Di antaranya berupa kebocoran data akibat ketidaktahuan perangkat desa mengenai privasi data. Jika tidak memiliki landasan hukum yang jelas, pelanggaran serupa dapat terjadi. Oleh karena itu, SID Berdaya dengan HKI yang dimilikinya berupaya untuk memastikan bahwa praktik penerapan SID berada pada landasan hukum yang tepat.

Imung Yuniardi, Direktur CRI, menjelaskan bahwa pada prinsipnya HKI pada SID Berdaya mengacu pada upaya perlindungan. Perlindungan tersebut tidak hanya berlaku bagi CRI selaku pengembang, tetapi juga bagi pengguna dan terutama warga yang datanya berada di dalam SID. Selain itu, HKI juga menjamin keberlanjutan pengembangan SID Berdaya agar menjadi lebih baik lagi guna memenuhi kebutuhan warga.

Sumber : laman CRI

PERBUP Kebumen Tentang SISTEM INFORMASI DESA DI KABUPATEN KEBUMEN

Peraturan Bupati Kebumen Provinsi Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kebumen. Produk hukum ini berisi XIII Bab dan 15 Pasal, ditetapkan tanggal 7 Sepetember 2015 dan diundangkan 7 Sepetember 2015 di Kebumen. Produk hukum ini tercatat dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 No 48.

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM INFORMASI DESA DI KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM INFORMASI DESA DI KABUPATEN KEBUMEN

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kebumen

Unduh Produk Hukum

Sumber : http://jdih.kebumenkab.go.id

Mengelola informasi desa berbasis laman

“Dampak sistemik dari penerapan SID ini meliputi informasi, transformasi, komunikasi dua arah dan sinergi antar
pemangku kepentingan negara.”

Kehadiran Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa semakin memperkuat kebutuhan akan sistem informasi desa. Mengacu pada pasal 86 UU Desa, terlihat jelas pembagian peran dalam pengaturan sistem informasi oleh pemerintah pusat, daerah, dan desa. Pengembangan sistem informasi desa wajib dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Sementara kewajiban pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah desa, dengan catatan desa berhak menentukan penggunaan sistem yang sesuai kebutuhan. Hak untuk mengakses sistem informasi desa dimiliki ketiga level pemerintahan tersebut.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan sistem informasi desa, pemerintah pusat dan daerah wajib menyiapkan infrastruktur pendukung dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Namun dalam kenyataannya, ada kalanya dua kebutuhan tersebut tidak sesuai waktunya dengan yang diharapkan pemerintah desa. Desa pun diizinkan untuk mengambil inisiatif dalam memenuhi kebutuhannya sesuai perencanaan pembangunannya. Berbagai inovasi pun bermunculan untuk menyiasati hambatan-hambatan itu. Inovasi inilah yang menjadi bentuk kemandirian desa dalam pemenuhan kebutuhan mereka.

Sistem Informasi Desa

Gagasan sistem informasi desa adalah untuk pengelolaan sumberdaya. Implementasinya membutuhkan kemauan & sinergitas berbagai pihak. Partisipasi para pihak merupakan suatu keutuhan yang bisa diberdayakan dalam pembangunan desa hingga negara.

Jauh sebelum sistem informasi desa menjadi kebutuhan desa yang disahkan dalam UU Desa, Combine Resource Institution telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Desa pada 2009. Sistem ini kemudian melahirkan produk turunan bernama Sistem Administrasi dan Informasi Desa / Kelurahan (SAID/K) pada 2013. Kini, aplikasi ini kemudian lebih dikenal dengan Sistem Informasi Desa atau disingkat SID.

Lebih dari sekedar alat, SID merupakan proses pemanfaatan data dan informasi di tingkat desa. Tujuannya untuk mendukung pengelolaan sumber daya berbasis komunitas. Implementasi SID ini mengusung prinsip partisipatif, iklusif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Karena bersifat open source, aplikasi SID ini dapat dikembangkan siapa saja.

Pun, SID ini bisa dioperasikan baik dengan sambungan internet (online) maupun tanpa tersambung internet (offline). Dampak sistemik dari penerapan SID ini meliputi informasi, transformasi, komunikasi dua arah dan sinergi antarpemangku kepentingan.

Inilah alasan desa-desa penerap SID merasakan bahwa SID adalah suatu rangkaian (baik mekanisme, prosedur hingga pemanfaatan) yang bertujuan untuk mengelola sumber daya yang ada di komunitas. Gagasan dan pemanfaatan SID oleh desa ini hendaknya direspons positif oleh pemangku kepentingan negara. Setidaknya, tata kelola informasi level desa sangat membantu mengurai carut marut data pada level pemerintah supra desa. Itulah kenapa diperlukan upaya meningkatkan kapasitas SDM di level pemerintahan desa.

Dampingi Desa Mengelola Informasi

Dalam upaya meningkatkan kapasitas SDM, CRI berperan aktif mendampingi desa-desa penerap SID. Pada 2013 dan 2014, CRI berkesempatan mendampingi 47 desa dari 7 kabupaten dan 1 kotamadya di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan melalui pelatihan pengelolaan laman desa (saat itu masih bernama SAID/K). Pelatihan tersebut meliputi penggalian potensi desa, menulis berita untuk diunggah ke laman desa, dan juga diskusi – diskusi. Hingga tahun 2015, sudah lebih dari 1330 desa dari 7 propinsi di Indonesia yang menerapkan SID.

Village Website For Everyone.

Tahun 2015, CRI mendampingi desa-desa di Kupang, NTT dalam pengelolaan informasi desa. Konsep yang diusung adalah laman desa bernama Village Website For Everyone (VWFE).  VWFE merupakan konvergensi media dari analog menjadi digital di tingkat desa. Laman ini bisa dioperasikan melalui komputer, telepon pintar, maupun tablet. Laman desa ini dikembangkan di 11 desa di 5 kecamatan di Kabupaten Kupang.

Jika SID menjadi database kependudukan sekaligus mengelola informasi lewat laman desa, sistem VWFE ini hanya mengelola informasi tentang desa pada laman desa saja. Melalui VWFE, desa bisa menginformasikan potensi dan aset desanya kepada masyarakat luas. Di dalamnya terdapat fitur-fitur informatif seputar desa seperti, sejarah, profil, produk hasil desa, agenda kegiatan, galeri dokumentasi, bahkan ruang konsultasi untuk warga. Berbagai dokumen perencanaan desa dan dokumen strategis lainnya juga bisa dimasukkan dalam laman desa ini.

Membangun laman desa tak bisa dilepaskan dari kemampuan dan kebiasaan bermedia digital warganya. Terbatasnya sinyal seluler berimbas pada lemahnya akses internet. Sambungan telepon dari Telkom juga belum masuk di daerah ini. Hanya ada satu provider layanan seluler di Kota Kupang dan sekitarnya.

Dari kesebelas desa peserta VWFE, hanya 70% yang terakses sinyal seluler dengan koneksi yang lambat dan terbatas. Inilah salah satu alasan kenapa belum banyak warga yang memilih media digital untuk kebutuhan komunikasinya. Mengingat peserta belum terbiasa dengan media digital, pengenalan internet dasar menjadi pelatihan yang wajib dilakukan sebelum membangun laman desa VWFE. Membuat surel desa adalah satu kegiatan pengenalan internet dasar tersebut.

Sebelumnya, tidak semua desa peserta VWFE memiliki surel yang merepresentasikan desa mereka. Baru setelahnya, pengenalan membuat laman desa VWFE pun dilakukan. Penerapan VWFE telah membantu mereka mewujudkan harapan desa untuk mengenalkan dan mengelola potensi desa mereka. Tujuannya adalah untuk mendongkrak laju perekonomian. Dalam perjalanannya, laman VWFE Desa Letbaun di Kecamatan Semau telah berhasil menjadi etalase digital produk kerajinan tenun mereka. Etalase digital itu memuluskan penjualan produk mereka hingga ke mancanegara.

Pemanfaatan SID maupun VWFE tidak hanya berhenti pada pengelolaan informasi semata. Adanya analisa data sederhana, jurnalisme warga juga berperan besar dalam memperkaya isi website tersebut. Sistem tersebut memberikan dampak yang signifikan pada desa dan masyarakat, sesuai dengan pemanfaatan yang mereka lakukan.

Sumber : Majalah Kombinasi

Geliat SID di Tanah Bertuah

Baru satu tahun prakarsa penerapan Sistem Informasi Desa (SID) di lima desa percontohan di Kabupaten Serdang Bedagai dampingan BITRA Indonesia langsung mendapat apresiasi positif dari Bupati Serdang Bedagai (Sergai). Pasalnya, awal Juni ini Ir H. Soekirman Bupati Sergai meluncurkan SID dan menandatangani Peraturan Bupati tentang Penerapan SID di Kabupaten Serdang Bedagai.

Bupati Sergai merencanakan SID akan diterapkan di 243 desa se Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam sambutannya, yang dilansir dari http://dlingo-bantul.desa.id/index.php/first/artikel/449 bupati menyatakan bahwa teknologi harus memudahkan dan mempercepat pelayanan publik dan diharapkan pencanangan SID ini menjadi keterbukaan informasi dan menjadi desa yang berdaya saing.

Sejauh ini, pemanfaatan SID oleh lima desa percontohan pun beragam. Mulai dari pemanfaatan untuk peningkatan pelayanan, pendataan dan analisa kemiskinan partisipatif (AKP), pemerataan partisipasi pembangunan, transparansi, promosi produk unggulan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan kelompok masyarakat desa, serta berbagai manfaat lain yang dapat dioptimalkan.

“Kami melihat, beberapa desa kini mengalami peningkatan permintaan dan perluasan pasar dari produk-produk unggulan desanya”, ungkap Wahyudhi, Direktur BITRA Indonesia.

Tantangan pun dilontarkan oleh Bupati Sergai di hadapan dua ratusan kepala desa pengembang SID yang hadir di Aula Sultan Serdang dalam kegiatan Forum Inspirasi Desa. “Ke depan, jika memungkinkan produk-produk desa ini dapat diselenggarakan jual belinya secara online?”, ucap Ir. H Soekiman.

Peningkatan perekonomian memang dirasakan masyarakat sejak produk UKMnya mampang di website desa yang merupakan representasi SID. Senin, 14 Maret lalu salah satu media nasional Kompas mengangkat cerita sukses penerapan SID di Sergai dengan tajuk “Sistem Informasi Desa : Kabar Baik Itu Berasal dari Desa”. Dalam berita tersebut, Rukiah (38) dari Desa Tanjung Harap, Serba Jadi kebanjiran pesanan keripik gosong setelah produknya dipromosikan melalui website desa.

Desa Tanjung Harap pun memanfaatkan SID untuk Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP). Salah satu tim pelaksana AKP M. Taufik Nasution mengatakan bahwa model pendataan AKP yang sederhana mampu menyimpan potensi sumber data yang luas dan terbuka. Tim AKP ini menggali data kemiskinan dari setiap warga sesuai dengan indikator-indikator kemiskinan yang disusun warga secara partisipatif. Harapannya pemerintahan desa memiliki database kemiskinan yang didapat dari masyarakat sendiri dan kedepannya berguna sebagai basis data untuk pembangunan dan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin agar dapat mengurangi angka kemiskinan di desa.

Proses yang dilakukan dalam pendataan pun dilengkapi dengan cek lingkungan. Maksudnya untuk mengecek dan mengoreksi langsung apa yang disampaikan responden sesuai dengan keadaan sesungguhnya atau tidak. Data yang dihasilkan dalam proses pendataan ini harapannya bisa lebih terpercaya dibandingkan pendataan yang dilakukan oleh BPS.

Lain ladang lain belalang. Lain halnya dengan Tanjung Harap, Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan memanfaatkan SID untuk transparansi dan pemerataan partisipasi pembangunan.

“Transparansi pengelolaan anggaran desa, kebijakan yang memihak kepentingan masyarakat desa merupakan visi baru pemimpin desa”, ungkap Rudi ST Kepala Desa Bingkat dalam pertemuan pembahasan visi pembangunan desa yang dilansir dari website BITRA Indonesia.

Rancangan dan rencana kegiatan pembangunan desa beserta anggarannya juga dibeberkan oleh kepala desa. Dalam hal pemerataan partisipasi pembangunan, tiap dusun di Desa Bingkat ada anggaran untuk membangun. Selain tiap dusun, Karang Taruna juga ada anggaran cukup untuk mengembangkan kegiatan agar lebih optimal.

Peningkatan pelayanan publik juga dirasakan oleh pemerintah desa maupun masyarakat di lima desa percontohan, terutama Desa Tanjung Beringin. Administrasi surat menyurat berlangsung cepat. Seluruh data kependudukan tersimpan di dalam SID. Format surat keterangan pun sudah ada di dalam SID, sehingga tidak perlu mengetik ulang.

Keterlibatan berbagai elemen masyarakat juga menjadi salah satu indikator pemanfaatan SID agar lebih optimal. Berbagi peran antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan SID juga bisa dilakukan. Pemerintah desa berperan dalam pengelolaan data, sedangkan masyarakat berperan sebagai pengelola informasi dalam kerangka jurnalisme warga.

Insiatif penerapan SID di Serdang Bedagai ini diprakarsai oleh BITRA Indonesia. Amanat Pasal 86 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa ini mendorong BITRA Indonesia sebagai lembaga pengembang sumber daya manusia pedesaan untuk ikut terlibat dalam proses penerapan Sistem Informasi Desa yang menjadi wajib bagi seluruh desa. Menurutnya SID ini merupakan jendela pembuka cakrawala keberadaan desa kepada dunia. Bahkan ada banyak peluang sekaligus tantangan dengan desa menggunakan SID.

Komunikasi dengan Combine Resource Institution (CRI) sebagai salah satu lembaga yang mengembangkan Sistem Informasi Desa sejak 2009 pun dibangun. Akhirnya pada Juni 2015 BITRA Indonesia mengajak lima belas peserta perwakilan desa-desa dampingannya, Bappeda 3 Kabupaten di Sumatera Utara dan BITRA Indonesia sendiri datang ke Yogyakarta untuk belajar SID.

Selama lima hari CRI memfasilitasi Training of Trainer SID. Mulai dari sejarah gagasan dan arah pengembangan manfaat SID, pemetaan isu dan kebijakan pembangunan pedesaan di Sumatera Utara, pemetaan kapasitas desa dan lembaga pendamping, pelatihan teknis aplikasi SID, pelatihan Jurnalisme Warga serta kunjungan lapangan ke desa penerap SID di Balerante, Klaten dan Dlingo, Bantul.

Kerjasama penerapan SID di Sumatera Utara antara CRI dan BITRA Indonesia pun dibangun. BITRA Indonesia menjadi mitra lokal dalam penerapan SID. Beberapa kali CRI menggelar pelatihan penguatan teknis SID dan jurnalisme warga.

Simpul-simpul antara pemerintah desa, pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga pendamping yang telah ada dalam proses penerapan SID ini perlu selalu dijaga agar kencangnya pemanfaatan SID pun stabil. Bahrun Wardoyo Kepala Desa Dlingo, Bantul yang hadir dalam proses peluncuran SID di Kabupaten Sergai juga turut memberikan motivasi bahwa desa harus berani membangun dirinya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Penulis : Maryani (Pengelolaan Pengetahuan – CRI)

Kartographer : Irman Ariadi (Analis Data dan Pengembangan Sistem Informasi – CRI)
sumber : Lumbung Komunitas

Mahasiswa Asing Belajar Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Komunitas

Presentasi Elanto Wijoyo

Presentasi Elanto Wijoyo

Lima mahasiswa asing yang berasal dari Australian Consortium for ‘In-Country’ Indonesian Studies (ACICIS) dan Mobile Radio Station berdiskusi dengan tajuk ‘Community-based Development in Indonesia’ di Combine Resource Institution pada Jumat (12/2).

Elanto Wijoyono berbagi pengalaman dalam membangun Jaringan Informasi Lingkar Merapi (JALIN Merapi) yang menaruh perhatian pada isu informasi dan komunikasi di lingkar Merapi. JALIN Merapi menggunakan beragam media untuk menyampaikan data dan informasi penting dan terkini untuk mendukung proses pengambilan keputusan atau tindakan secara cepat dan tepat ketika pra bencana, bencana, dan pascabencana.

ACICIS & FMYY

ACICIS & FMYY

Pengalaman terkait pengembangan Sistem Informasi Desa ‪#‎SID‬ pun turut dibagikan dalam diskusi ini. Mulai dari gagasan awal, beberapa pihak yang terlibat dalam proses pengembangan dan pemanfaatan #SID mulai dari pemerintah desa, masyarakat, media komunitas, dan lembaga kemasyarakatan.

Giliran Irman Ariadi berbagi tentang peta pemanfaatan #SID di seluruh Indonesia. Pemanfaatan untuk layanan administrasi, perencanaan pembangunan, mitigasi bencana, konvergensi media. Serta pemanfaatan Public display sebagai media interaktif penampil data dan informasi umum tentang desa.

Presentasi Irman Ariadi

Presentasi Irman Ariadi

ACICIS sendiri merupakan Non-profit Consortium di Yogyakarta yang beranggotakan 24 universitas dari negara Australia, Selandia Baru, Inggris dan Belanda

Sumber : Lumbung Komunitas