PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 87 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang no 12 Tahun 21011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.. Produk hukum ini berisi V Bab dan 13 Pasal, ditetapkan tanggal 1 September 2014 dan diundangkan 3 September 2014 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 199.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Baca lebih lanjut

PENYEDIAAN LAMPU TENAGA SURYA HEMAT ENERGI BAGI MASYARAKAT YANG BELUM MENDAPATKAN AKSES LISTRIK

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 47 tahun 2017 Tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi bagi Masyarakat yang belum mendapatkan askes Listrik. Produk hukum ini berisi V Bab dan 13 Pasal, ditetapkan tanggal 12 April 2017 dan diundangkan 13 April 2017 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 86.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG PENYEDIAAN LAMPU TENAGA SURYA HEMAT ENERGI BAGI MASYARAKAT YANG BELUM MENDAPATKAN AKSES LISTRIK

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG PENYEDIAAN LAMPU TENAGA SURYA HEMAT ENERGI BAGI MASYARAKAT YANG BELUM MENDAPATKAN AKSES LISTRIK

Pemenuhan terhadap energi khususnya jaringan tenaga listrik pada masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir, dan pulau-pulau terluar masih belum merata sehingga perlu percepatan untuk mendapatkan akses listrik melalui penyediaan lampu tenaga surya hemat energi.

Baca lebih lanjut

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 53 tahun 2017 Tentang Badan Siber dan Sandi Negara. Produk hukum ini berisi VIII Bab dan 56 Pasal, ditetapkan tanggal 19 Mei 2017 dan diundangkan 23 Mei 2017 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 100.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Bidang keamanan siber merupakan salah satu bidang pemerintahan yang perlu didorong dan diperkuat sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan keamanan nasional.

Baca lebih lanjut