Di tag: PERATURAN DAERAH BANTUL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 09 TAHUN 2016 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PERDA Bantul Tentang URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintah Daerah. Produk hukum ini berisi VI Bab dan 16 Pasal, ditetapkan tanggal 10 Agustus 2016 dan diundangkan 10 Agustus 2016 di Bantul. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 No 09. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta No 70. Berdasarkan pada Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEMENUHAN HAK - HAK PENYANDANG DISABILITAS

PERDA Bantul Tentang PEMENUHAN HAK HAK PENYANDANG DISABILITAS

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan Hak Hak Penyandang Disabilitas. Produk hukum ini berisi VI Bab dan 63 Pasal, ditetapkan tanggal 01 September 2015 dan diundangkan 01 September 2015 di Bantul. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 No 11. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta No 53. Penyandang Disabilitas banyak menghadapi hambatan dan pembatasan dalam berbagai hal sehingga sulit mengakses pendidikan yang memadai...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

PERDA Bantul Tentang TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tertib Administrasi Kependudukan. Produk hukum ini berisi XVII Bab dan 102 Pasal, ditetapkan tanggal 30 Desember 2015 dan diundangkan 30 Desember 2015 di Bantul. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 No 16. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta No 57. Penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan kebutuhan dasar administrasi pendudukan, dalam rangka memberikan jaminan perlindungan bagi penduduk di Daerah. Oleh...