Tagged: PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 0

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Produk hukum ini berisi XI Bab dan 104 Pasal, ditetapkan tanggal 4 Oktober 2019 dan diundangkan 10 Oktober 2019 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 185 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400. “Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada...

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Repubik Indonesia No 20 tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik 0

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Repubik Indonesia No 20 tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Produk hukum ini berisi XI Bab dan 39 Pasal, ditetapkan tanggal 7 November 2016 dan di Undangkan tanggal 1 Desember 2016 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 1829. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan...

PP No 82 tahun 2012 Tentang PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 1

PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Peraturan Pemerintah Repubik Indonesia No 82 tahun 2012 Tentang Penyelengaraan Sistem dan Transaksi Elektronik . Produk hukum ini berisi XI Bab dan 90 Pasal, ditetapkan tanggal 12 Oktober 2012 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 no 189. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, yakni pengaturan mengenai Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana...

%d bloggers like this: