Di tag: Pelayanan Publik

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik . Produk hukum ini berisi XII Bab dan 46 Pasal, ditetapkan tanggal 19 juni 2014 dan diundangkan 19 juni 2014 di Yogyakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 No 5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pembukaan (Prembule) mengamanatkan tujuan didirikan Negara Republik Indonesia antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

PERDA Banjarnegara Tentang PELAYANAN PUBLIK

Peraturan Daerah Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik. Produk hukum ini berisi XII Bab dan 61 Pasal, ditetapkan tanggal 31 Desember 2014 dan diundangkan 28 Januari 2015 di Banjarnegara. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 No 3. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara No 190. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

PERDA Kulon Progo Tentang PELAYANAN PUBLIK

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Publik. Produk hukum ini berisi XII Bab dan 41 Pasal, ditetapkan tanggal 30 Mei 2016 dan diundangkan 30 Mei 2016 di Wates. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 No 11. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta No 47. Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan...

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2012

Peraturan Pemerintah Negeri Repubik Indonesia No 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Produk hukum ini berisi IX Bab dan 51 Pasal, ditetapkan tanggal 29 Oktober 2012 dan diundangkan tanggal 30 Oktober 2012 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No 215. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan atas...

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

PERDA PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Publik. Produk hukum ini berisi XI Bab dan 65 Pasal, ditetapkan tanggal 31 Desember 2015 dan diundangkan 31 Desember 2015 di Semarang. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 no 7. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah No 78. Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar...

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

PERDA DIY NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

Peraturan Daerah Daerah istimewa Yogyakarta No 5 tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik. Produk hukum ini berisi XII Bab dan 46 Pasal, ditetapkan tanggal 19 Juni 2014 dan diundangkan 19 Juni 2014 di Yogyakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 no 5. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 No 5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pembukaan (Prembule) mengamanatkan tujuan didirikan Negara Republik Indonesia antara lain adalah untuk...