Tagged: Kerahasiaan Data Pribadi

cover majalah kombinasi edisi 70 0

sebuah ingatan tentang Data Protection Days or Data Privacy Days

Dalam istilah indonesia Data privacy days adalah hari privasi data atau dengan kata lain hari data pribadi. Sebuah peringatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mempromosikan praktik terbaik perlindungan data privasi[1]. Inisiatif Data Protection Days pertama kali dilakukan oleh council of europa pada tanggal 26 april 2006 [2]. hal ini pun diikuti oleh negara lainnya diluar eropa dan mereka memberikan istilah Data Privacy Days. Membaca kalimat ”Hari privasi data” saya teringat dengan sambutan DR. An. An Chandrawuan (Dekan Fakultas Hukum...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 0

PERDA Bantul Tentang TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tertib Administrasi Kependudukan. Produk hukum ini berisi XVII Bab dan 102 Pasal, ditetapkan tanggal 30 Desember 2015 dan diundangkan 30 Desember 2015 di Bantul. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 No 16. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta No 57. Penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan kebutuhan dasar administrasi pendudukan, dalam rangka memberikan jaminan perlindungan bagi penduduk di Daerah. Oleh...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 0

PERDA Gunungkidul Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Produk hukum ini berisi II Pasal, ditetapkan tanggal 25 Juni 2015 dan 25 Juni 2015 di Gunungkidul. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 No 6. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Daerah istimewa Yogyakarta No 6. Dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 0

PERDA Gunungkidul Tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Produk hukum ini berisi XVIII Bab dan 106 Pasal, ditetapkan tanggal 11 Maret 2013 dan 11 Maret 2013 di Gunungkidul. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 No 4. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Daerah istimewa Yogyakarta No 4. Pemerintah Kabupaten melalui penyelenggaraan administrasi kependudukan berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL 0

PERDA SLEMAN Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelengaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Produk hukum ini berisi II Pasal, ditetapkan tanggal 4 Februari 2015 dan 4 Februari 2015 di Sleman. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 No 1 Seri E. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Daerah Sleman Daerah istimewa Yogyakarta No 89. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL 0

PERDA SLEMAN Tentang PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelengaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Produk hukum ini berisi XI Bab dan 69 Pasal, ditetapkan tanggal 4 Agustus 2009 dan 4 Agustus 2009 di Sleman. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 No 2 Seri E. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Daerah Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta No 21. Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah...

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 0

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelengaraan Administrasi Kependudukan. Produk hukum ini berisi XI Bab dan 59 Pasal, ditetapkan tanggal 26 Januari 2017 dan diundangkan 26 Januari 2017 di Semarang. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 No 1. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah No 86. Administrasi Kependudukan perlu mendapatkan perhatian serius karena menyangkut hak-kewajiban warga negara di dalam pembangunan. Adanya administrasi kependudukan yang dikelola dengan baik...

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 0

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Undang Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Produk hukum ini berisi II Pasal, ditetapkan tanggal 24 Desember 2013 dan diundangkan tanggal 24 Desember 2013 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 no 232. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan...

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 0

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Undang Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Produk hukum ini berisi XIV Bab dan 107 Pasal, ditetapkan tanggal 29 Desember 2006 dan diundangkan tanggal 29 Desember 2006 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 no 124. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan...

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Repubik Indonesia No 20 tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik 0

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Repubik Indonesia No 20 tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Produk hukum ini berisi XI Bab dan 39 Pasal, ditetapkan tanggal 7 November 2016 dan di Undangkan tanggal 1 Desember 2016 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 1829. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan...

%d bloggers like this: