Aksi Tanggap Darurat Bencana Alam: Peran dan Fungsi Lembaga-lembaga Terkait

Médecins Sans Frontières (MSF) atau Dokter Lintas Batas secara berkala melakukan kegiatan pelibatan publik untuk meningkatkan kesadartahuan masyarakat terhadap upaya-upaya kemanusiaan MSF dan lembaga atau aktor lainnya yang memiliki fokus yang hampir sama. Untuk di akhir tahun 2018 ini, MSF kemudian menggandeng Lembaga Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Muhammadiya (LPB PP Muhammadiyah) atau juga biasa disingkat Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC).

Pelibatan publik kali ini bertema Aksi Kemanusiaan dalam Potret di Yogyakarta. Pameran ini ingin menghadirkan foto-foto aksi kemanusiaan MSF dan MDMC, terutama penyediaan layanan kemanusiaan di bidang kesehatan. Koleksi foto-foto yang ditampilkan dari koleksi MSF dan MDMC.

Baca lebih lanjut

Hak Kekayaan Intelektual Jamin Perlindungan SID Berdaya

Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan wujud dari perlindungan suatu lembaga terhadap kekayaan intelektualnya. Aspek perlindungan melalui HKI berlaku baik bagi pengembang, pemegang hak cipta, maupun pengguna suatu aset intelektual.

Budi Agus Riswandi dalam workshop bertajuk “Inovasi dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya”

Budhi dalam workshop bertajuk “Inovasi dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya”

Budhi Agus Riswandi, Direktur Pusat HKI Universitas Islam Indonesia menjelaskan, selama ini HKI memang lebih populer di dunia bisnis dan menjadi salah satu acuan untuk mempermudah komersialisasi. Meski demikan, tidak semua produk diciptakan untuk dikomersialiasikan. Aset-aset intelektual yang dapat diakses secara bebas dan tanpa biaya pun juga memerlukan HKI. “Jadi, dalam konteks ini, fungsi produk tersebut adalah utilisasi, bukan komersialisasi,” jelas Budhi dalam workshop bertajuk “Inovasi dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya” yang diselenggarakan Combine Resource Institution (CRI) pada Rabu (16/05) di UC UGM.

Selain itu, HKI dalam aset intelektual nonkomersil juga dapat menjadi alat untuk membangun reputasi. Reputasi yang dimaksud adalah adanya aspek-aspek penting yang menambah nilai dan kepercayaan pada suatu produk tertentu. Aspek-aspek tersebut meliputi legalitas dan tata kelola yang baik. “Jadi, selain melindungi kekayaan intelektual para penemu atau inovator, HKI juga memberikan nilai tambah pada suatu produk,” tambahnya.

Budhi menjelaskan bahwa aspek legalitas sebuah produk penting diupayakan untuk mengetahui sejauh mana produk tersebut layak digunakan. Legal atau tidaknya suatu produk dapat dilihat dari adanya HKI pada produk tersebut. Selain itu, adanya HKI juga membuktikan bahwa produk tersebut telah memiliki tata kelola yang baik.

Salah satu aset intelektual yang bukan berupa produk komersil adalah sistem informasi desa (SID) yang dikembangkan oleh CRI. Sebagai salah satu bentuk perwujudan pengelolaan kekayaan intelektual dalam bidang TIK, CRI telah mengkaji SID dari berbagai aspek hukum, salah satunya pengelolaan hak kekayaan intelektual.

Elanto Wijoyono, Manajer Pengelolaan Sumber Daya Komunitas CRI mengatakan, ide tentang SID sudah tercetus sejak 2008. “Meski begitu, implementasi produk nyata baru ada di tahun 2009,” paparnya. SID yang dikembangkan oleh CRI pertama kali diluncurkan di Klaten, Jawa Tengah dan Bantul, DI Yogyakarta.

Pada 2018, satu dekade setelah ide SID direalisasikan, CRI meninjau kembali dan mengevaluasi lisensi SID yang telah diberlakukan. Selama ini, SID menggunakan lisensi GNU General Public License version 3 (https://www.gnu.org/licenses/gpl.html). Lisensi ini cukup komprehensif dan fleksibel, tetapi memiliki celah berupa penggunaan aplikasi SID yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip SID yang telah dirumuskan oleh CRI. Oleh karena itu, CRI memutuskan untuk merumuskan lisensi khusus yang kini telah tercatat hak cipta dan mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai SID Berdaya. Prinsip utama SID Berdaya masih sama, yaitu menjadi perangkat lunak berbasis open source yang bebas digunakan oleh siapa saja dan tanpa biaya. Hal ini memang menjadi salah satu prinsip CRI agar warga dapat menjangkau dan ikut berkolaborasi dalam pengembangan SID lebih lanjut.

Bagi CRI, terdaftarnya kekayaan intelektual SID Berdaya secara legal menjadi momentum untuk meningkatkan mutu ciptaan, layanan serta jaminan perlindungan atas penggunaan ciptaan tersebut. Sejumlah skema layanan akan berubah sebagai konsekuensi dari urusan legal tersebut. Meski demikian, potensi kerja sama untuk pengembangan dan pemanfaatan SID bersama para pihak tetap terbuka.

Keberadaan HKI juga menjadi salah satu indikator pertanggungjawaban nyata pengembang bahwa SID Berdaya merupakan produk layak guna yang terjamin dari aspek legalitas dan tata kelolanya. Elanto menjelaskan bahwa setiap keputusan dalam menjalankan SID mulai dari pemutakhiran, pengelolaan hingga analisis data di dalamnya merupakan tindakan hukum. Dalam proses itu, keamanan data warga yang ada di dalamnya harus terjamin. Oleh karena itu, pengelolaan SID harus memiliki landasan hukum agar dapat dipertanggungjawabkan.

Pada beberapa kasus, pemanfaatan SID yang tidak memuat aspek legalitas dan tata kelola yang baik menimbulkan beberapa persoalan. Di antaranya berupa kebocoran data akibat ketidaktahuan perangkat desa mengenai privasi data. Jika tidak memiliki landasan hukum yang jelas, pelanggaran serupa dapat terjadi. Oleh karena itu, SID Berdaya dengan HKI yang dimilikinya berupaya untuk memastikan bahwa praktik penerapan SID berada pada landasan hukum yang tepat.

Imung Yuniardi, Direktur CRI, menjelaskan bahwa pada prinsipnya HKI pada SID Berdaya mengacu pada upaya perlindungan. Perlindungan tersebut tidak hanya berlaku bagi CRI selaku pengembang, tetapi juga bagi pengguna dan terutama warga yang datanya berada di dalam SID. Selain itu, HKI juga menjamin keberlanjutan pengembangan SID Berdaya agar menjadi lebih baik lagi guna memenuhi kebutuhan warga.

Sumber : laman CRI

Bergeraknya Alumnus Pinhole Bandung

Tujuh orang Alumnus Pinhole Bandung berkumpul di Alun alun Bandung pada tanggal 13 Januari 2016. Saat itu mereka sedang menyiapkan diri untuk peliputan acara keagamaan yang digagas oleh salah satu stasiun televisi nasional. Mereka berkesempatan untuk mengisi acara Khalifah. Baca lebih lanjut

Optimalkan Pembangunan Desa yang Inklusif lewat Sistem Informasi Desa

Penyelenggaraan Workshop SID

Penyelenggaraan Workshop SID

Solider.or.id, Yogyakarta- Pembangunan masyarakat desa sangat terkait dengan ketersediaan sistem informasi desa (SID). Menurut Irman Ariadi, analis data dan pengembangan informasi dari Combine Resource Institution mengatakan bahwa sistem informasi desa dapat mengoptimalkan potensi desa dan masyarakatnya. Ia ditemui dalam acara Workshop Peran Sistem Informasi Desa yang diselenggarakan oleh Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) di taman kuliner Condongcatur Sleman, Jum’at (22/1) lalu.

Boim sapaan Irman Ariadi mengatakan, SID akan sangat bermanfaat bagi desa dan warganya untuk mendukung pengelolaan pemerintahan desa, pendataan penduduk yang lebih detail, menganalisis wilayah berdasar karakteristik penduduk dan tingkat strata sosial, pengoptimalan potensi desa, yang pada akhirnya menjadi sumber informasi bagi warga.
Lanjut Boim, dengan pemanfaatan SID yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip inklusif, keterbukaan informasi publik di tingkat desa, maka akan tercipta kondisi yang kondusif di desa.

Dengan SID, dokumen-dokumen publik menjadi lebih terbuka dan mudah diakses. Hal itu tentu akan mendorong pemerintah desa memiliki tata kelola pemerintahan yang transparans, akuntabel, dan berkelanjutan,” jelasnya.

Muhammad Syafi’ie, Divisi Riset dan Hukum SIGAB,mengungkapkan dengan adanya workshop tersebut diharapkan para peserta memiliki pengetahuan dan kemampuan mengelola desa, mengetahui potensi desa dan mengembangkannya sesuai dengan kebutuhannya.

Syafi’ie menambahkan SID nantinya akan menjadi web-site yang di dalamnya terdapat pendataan difabilitas, data penduduk umum, data potensi desa, informasi dari dan untuk warga. “Mengenai data difabel akan mencakup jenis kedifabilitasan, usia, hambatan, jaminan kesehatan, pendidikan, pekerjaan , hingga layanan batuan hukum,” pungkas Syafi’ie.

sumber : Portal Berita Solider

Talk Show : Gaul dan Kreatif dengan sosial media

10670242_10202312241841405_4606198106992937284_n

Sosial media dan Pemanfaatannya menjadi bahasan yang menarik dan ramia dibicarakan oleh banyak orang. Marilah kita berubah menjadi Produsen informasi yang lugas dan terpercaya dalam menyajikannya. cara yang paling sederhana adalah tuangkan ide dan karya dalam media sosial untuk saling berbagi dan mengisi.

Baca lebih lanjut