Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Peraturan Desa Pulutan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Peraturan Desa Pulutan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

. Produk hukum ini berisi VI bab dan 9 Pasal, ditetapkan tanggal 09 Januari 2017 dan diundangkan 09 Januari 2017 di Pulutan. Produk hukum ini tercatat dalam Berita Desa Pulutan Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 No 4.

“Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa”

bahwa sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Desa Pulutan Kecamatan Wonosari

Unduh Produk Hukum

Sumber : http://pulutan-wonosari.desa.id

PERDA Gunungkidul Tentang PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintah Daerah. Produk hukum ini berisi XII Bab dan 60 Pasal, ditetapkan tanggal 7 Oktober 2016 dan 7 Oktober 2016 di Gunungkidul. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 No 9. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Daerah istimewa Yogyakarta No 18.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Penyandang Disabilitas banyak menghadapi hambatan dan pembatasan dalam berbagai hal sehingga sulit mengakses pendidikan yang memadai serta pekerjaan yang layak.Penyandang Disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan sebagai sumber mata pencaharian sehingga kebutuhan hidupnya banyak yang belum dapat tercukupi.

Baca lebih lanjut

PERDA Gunungkidul Tentang URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintah Daerah. Produk hukum ini berisi IV Bab dan 17 Pasal, ditetapkan tanggal 2 September 2016 dan 2 September 2016 di Gunungkidul. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 No 6. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Daerah istimewa Yogyakarta No 6.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang 32 Tahun 2004 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan sebagaimana halnya pada tingkatan kabupaten telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 tahun 2010.

Baca lebih lanjut

PERDA Gunungkidul Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Produk hukum ini berisi II Pasal, ditetapkan tanggal 25 Juni 2015 dan 25 Juni 2015 di Gunungkidul. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 No 6. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Daerah istimewa Yogyakarta No 6.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Kabupaten Gunungkidul yang berada di dalam dan di luar Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang ditertibkan.

Baca lebih lanjut

PERDA Gunungkidul Tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Produk hukum ini berisi XVIII Bab dan 106 Pasal, ditetapkan tanggal 11 Maret 2013 dan 11 Maret 2013 di Gunungkidul. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 No 4. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Daerah istimewa Yogyakarta No 4.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pemerintah Kabupaten melalui penyelenggaraan administrasi kependudukan berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Kabupaten Gunungkidul yang berada di dalam dan di luar Kabupaten Gunungkidul.

Baca lebih lanjut