PERDA Kulon Progo Tentang PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Penyelengaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas. Produk hukum ini berisi XI Bab dan 60 Pasal, ditetapkan tanggal 8 Maret 2016 dan diundangkan 8 Maret 2016 di Wates. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 No 03. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta No 39.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS

Penyandang disabilitas banyak menghadapi hambatan dan keterbatasan dalam berbagai hal sehingga sulit mengakses pendidikan yang memadai, pekerjaan yang layak, hambatan dalam mobilitas fisik dan mengakses informasi yang mempunyai konsekuensi lanjut pada terhambatnya penyandang disabilitas untuk terlibat dan berpartisispasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Para penyandang disabilitas seringkali tidak menikmati kesempatan yang sama dengan orang lain. Ini terjadi karena kurangnya akses terhadap pelayanan dasar sehingga perlu mendapatkan perlindungan. Dengan memberikan perlindungan kepada para penyandang disabilitas maka hak konstitusional penyandang disabilitas terlindungi sehingga penyandang disabilitas dapat mandiri dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), dinyatakan bahwa negara :

Baca lebih lanjut

PERDA Bantul Tentang PEMENUHAN HAK HAK PENYANDANG DISABILITAS

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan Hak Hak Penyandang Disabilitas. Produk hukum ini berisi VI Bab dan 63 Pasal, ditetapkan tanggal 01 September 2015 dan diundangkan 01 September 2015 di Bantul. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 No 11. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta No 53.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEMENUHAN HAK - HAK PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEMENUHAN HAK – HAK PENYANDANG DISABILITAS

Penyandang Disabilitas banyak menghadapi hambatan dan pembatasan dalam berbagai hal sehingga sulit mengakses pendidikan yang memadai serta pekerjaan yang layak. Penyandang Disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan sebagai sumber mata pencaharian sehingga kebutuhan hidupnya banyak yang belum dapat tercukupi. Penyandang Disabilitas juga banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik dan mengakses informasi yang mempunyai konsekwensi lanjut pada terhambatnya Penyandang Disabilitas untuk terlibat dan berpartisispasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi.Para Penyandang Disabilitas seringkali tidak menikmati kesempatan yang sama dengan orang lain. Ini terjadi karena kurangnya akses terhadap pelayanan dasar.Dengan memberikan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas, maka hak konstitusional Penyandang Disabilitas terjamin dan terlindungi sehingga Penyandang Disabilitas dapat mandiri dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar tindak kekerasan dan diskriminasi.

Baca lebih lanjut

Pergub DIY No 51 Tahun 2013

Pergub DIY No 51 Tahun 2013 Tentang Sistem Penyelenggaraan Jaminan Kesehata Khusus Bagi Penyandang Disabilitas. Pergub ini terdiri dari 7 Bab dan 15 Pasal yang diundangkan pada tanggal 21 Agustus 2013, dimuat dalam Berita Daerah DIY Tahun 2013 Nomor 51.

Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan taraf hidup menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

Penyandang Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Baca lebih lanjut

Jogja Ramah Difabel

10423791_10152417157186363_3060743376866379301_n

Dalam acara menggores lembaran kedua SAPDA yang berlangsung sangat informatif dan penuh warna. Acara lainnya adalah Peluncuran Buku Sewindu SAPDA “Transformasi Diri, Menggerakan Perubahan”, Pameran foto, aneka lomba dan pertunjukan kesenian. Kegiatan tersebut Berlangsung dari Tanggal 24 – 26 November 2014 di Gedung Pameran SMSR Yogyakarta.

Baca lebih lanjut

Temu Inklusi

Kegiatan Temu Inklusi 2014 dengan tema “Inklusi Dari Desa: Menggalang Apresiasi, Menggagas Inovasi dan Membangun Misi”

Baca lebih lanjut