Tagged: Desa

Peraturan Bupati Sleman Nomor 29.3 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Desa 0

Peraturan Bupati Sleman Tentang Sistem Informasi Desa

Peraturan Bupati Sleman Nomor 29.3 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Desa. Produk hukum ini berisi XVII Bab dan 42 Pasal, ditetapkan tanggal 6 Agustus 2019 dan diundangkan 29 Agustus 2019 di Sleman. Produk hukum ini tercatat dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 No 29.3 Berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan...

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Desa Sarana Mewujudkan Desa Aktif Dan Sejahtera Dan Sistem Informasi Kabupaten Guna Mewujudkan Masyarakat Gunungkidul Sejahtera. 0

Peraturan Bupati Gunungkidul Tentang Sistem Informasi Desa

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Desa Sarana Mewujudkan Desa Aktif Dan Sejahtera Dan Sistem Informasi Kabupaten Guna Mewujudkan Masyarakat Gunungkidul Sejahtera. Produk hukum ini berisi X Bab dan 30 Pasal, ditetapkan dan diundangkan 08 Juni 2018 di Gunungkidul. Produk hukum ini tercatat dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 No 32. Berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah...

Focus Group Discussion mengenai keamanan dan mitigasi data, Dokumentasi Milik CRI 0

Pentingnya Keamanan dan Mitigasi Data dalam Penerapan SID Berdaya dan SIKAB

Dalam penyelenggaraan negara, data yang akurat menjadi pondasi dalam proses pengambilan keputusan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengumpulan dan pengelolaan data mesti dilakukan secara sistematis, berjenjang, dan dimulai dari unit terkecil dalam negara. Hal ini menjadi semangat dari Sistem Informasi Desa (SID) yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Desa tahun 2014. Sejak 2009, Combine Resource Institution (CRI) ikut berkontribusi dalam mendukung perubahan tata kelola data desa dan daerah dengan memprakarsai Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya, disusul prakrasa Sistem...

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa 0

Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa. Produk hukum ini berisi XIV Bab dan 43 Pasal, ditetapkan tanggal 18 Desember 2017 dan diundangkan tanggal 19 Desember 2017 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat...

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa 0

Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa

[ReflexGallery id=’undefined’]Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa. Produk hukum ini berisi XIII Bab dan 29 Pasal, ditetapkan tanggal 10 Oktober 2017 dan diundangkan tanggal 18 Oktober 2017 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444. “Kerja Sama Desa Bidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk...

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DESA 0

PENATAAN DESA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubik Indonesia No 1 tahun 2017 Tentang Penataan Desa. Produk hukum ini berisi IX Bab dan 82 Pasal, ditetapkan tanggal 3 Januari 2017 dan diundangkan tanggal 23 Januari 2017 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 155. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik...

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEWENANGAN DESA 0

KEWENANGAN DESA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubik Indonesia No 44 tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa. Produk hukum ini berisi XII Bab dan 39 Pasal, ditetapkan tanggal 30 Juni 2016 dan diundangkan tanggal 15 Juli 2016 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 1037. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan...

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG LAPORAN KEPALA DESA 0

LAPORAN KEPALA DESA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubik Indonesia No 46 tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa. Produk hukum ini berisi VI Bab dan 16 Pasal, ditetapkan tanggal 11 Juli 2016 dan diundangkan tanggal 29 Juli 2016 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 1099. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah...

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2016 TAHUN TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 0

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubik Indonesia No 47 tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Produk hukum ini berisi VIII Bab dan 15 Pasal, ditetapkan tanggal 11 Juli 2016 dan diundangkan tanggal 29 Juli 2016 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 1100. Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam...

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA 0

PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubik Indonesia No 45 tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Produk hukum ini berisi XII Bab dan 26 Pasal, ditetapkan tanggal 30 Juni 2016 dan diundangkan tanggal 15 Juli 2017 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 1036. Bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa, diperlukan pedoman penetapan dan penegasan batas Desa. Unduh Produk Hukum Sumber : http://www.kemendagri.go.id/

%d bloggers like this: