Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa . Produk hukum ini berisi II Pasal, ditetapkan dan diundangkan tanggal 28 Februari 2019 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 41. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu memperhatikan kesejahteraan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya melalui penyesuaian penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya.

Table 1: Besaran penghasilan tetap minimal perangkat desa

Nama Jabatan

Besaran Penghasilan Tetap minimal

Penyetaraan

Kepala Desa

Rp. 2.426.640,00

120 % (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a

Sekretaris Desa

Rp. 2.224.420,00

110 % (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a

Perangkat Desa Lainnya

Rp. 2.022.220,00

100 % (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a

Penghasilan tetap bagi kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pelaksanaan pembayaran penghasilan tetap minimal perangkat desa dengan skema baru paling lambat dilaksanan per januari 2020.

Untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu memperhatikan kesejahteraan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya, agar penghasilan tetap yang diterimanya selaras dengan tugas dan tanggung jawabnya. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk mengatur penyesuaian penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya serta perubahan komponen penggunaan belanja APBDesa.

Table 2: besaran prosentase penggunaan belanja desa dalam APBDes

Pengunaan dana untuk urusan

Prosentase

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Pelaksanaan pembangunan Desa.

Pembinaan kemasyarakatan Desa.

Pemberdayaan masyarakat Desa.

70 %

Penghasilan tetap dan tunjarlgan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya.

Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa

30 %

Unduh Produk Hukum

Sumber : Setkab

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Produk hukum ini berisi X Bab dan 27 Pasal, ditetapkan tanggal 20 September 2018 dan diundangkan tanggal 18 Oktober 2018 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.”

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

  1. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan artinya Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa

  2. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat artinya mengikutsertakan masyarakat Desa dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa

  3. Prioritas Berdasarkan Swakelola dan Pendayagunaan Sumber Daya Desa artinya Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa diarahkan untuk menjadikan Dana Desa tetap berputar di Desa. Cara memutar Dana Desa secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya yang ada di Desa

  4. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan artinya memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya

  5. Prioritas Berdasarkan Prakarsa Inovasi Desa, artinya Ada kecenderungan umum terjadinya perencanaan penggunaan Dana Desa yang monoton dari tahun ke tahun. Tidak ada terobosan baru. Padahal masalah dan kebutuhan masyarakat Desa terus berkembang. Kondisi ini harus disikapi dengan mengembangkan kreativitas berupa kebaruan ide dan gagasan yang inovatif dari semua pemangku kepentingan Desa. Kebaharuan melalui pengembangan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif ini difokuskan untuk memperdalam dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan Desa yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan

  6. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan artinya Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

  7. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa artinya Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk pembangunan kantor Desa bagi Desa yang belum memiliki kantor Kepala Desa dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila bupati/walikota menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;

Unduh Produk Hukum dan Unduh Lampiran

Sumber : http://jdih.kemendesa.go.id

Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Produk hukum ini berisi VIII dan 80 Pasal, ditetapkan tanggal 11 April 2018 dan diundangkan tanggal 8 Mei 2018 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa”

Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:

  1. Penyelenggaraan pemerintahan Desa;

    Klasifikasi belanja dibagi dalam sub bidang: a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa; b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa; c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan; d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan e. pertanahan

  2. Pelaksanaan pembangunan Desa;

    Klasifikasi belanja dibagi dalam sub bidang: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. kawasan permukiman; e. kehutanan dan lingkungan hidup; f. perhubungan, komunikasi dan informatika; g. energi dan sumber daya mineral; dan h. pariwisata;

  3. Pembinaan kemasyarakatan Desa;

    Klasifikasi belanja dibagi dalam sub bidang: a. ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat; b. kebudayaan dan kegamaan; c. kepemudaan dan olah raga; dan d. kelembagaan masyarakat

  4. Pemberdayaan masyarakat Desa;

    Klasifikasi belanja dibagi dalam sub bidang: a. kelautan dan perikanan; b. pertanian dan peternakan; c. peningkatan kapasitas aparatur Desa; d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga; e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah; f. dukungan penanaman modal; dan g. perdagangan dan perindustrian

  5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

    Klasifikasi belanja dibagi dalam sub bidang: a. penanggulangan bencana; b. keadaan darurat; dan c. keadaan mendesak

Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut: a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; b.tidak diharapkan terjadi berulang; dan c. berada di luar kendali pemerintah Desa”

Ketentuan lebih lanjut belanja kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak diatur dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai pengelolaan keuangan Desa.

Dalam regulasi ini juga mengatur tentang :

Format Kode Rekening

Format Materi Muatan Penyusunan Peraturan Bupati/WaliKota tentang Penyusunan APB Desa

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

Format Rancangan Perkades tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Format Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

Format Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Format Peraturan Desa tentang Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa

Format DPA

Format DPPA

Format Rencana Anggaran Kas Desa

Format Buku Pembantu Kegiatan

Format Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

Format Surat Permintaan Pembayaran

Format Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

Format DPAL

Buku Kas Umum

Format Buku Pembantu Kas Umum

Format Kuitansi

Format Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama

Format Laporan Keuangan

Unduh Produk Hukum dan Unduh Lampiran

Sumber : Kemendagri

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Produk hukum ini berisi IX Bab dan 22 Pasal, ditetapkan tanggal 22 September 2017 dan diundangkan tanggal 29 September 2017 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.”

Baca lebih lanjut

Dana Desa dari APBN dalam Skema Peraturan Pemerintah

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut.

Dana Desa dari APBN dalam Skema Peraturan Pemerintah

Dana Desa dari APBN dalam Skema Peraturan Pemerintah

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain meliputi:

  1. Penentuan prioritas penggunaan Dana Desa beserta pedoman umum penggunaannya oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, Menteri, Menteri Dalam Negeri, dan menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.

  2. Pengalokasian Dana Desa secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Hal ini untuk mewujudkan pembangunan Desa yang lebih merata dan berkeadilan.

  3. Perhitungan formula pengalokasian Dana Desa.

  4. Tahapan pemenuhan Dana Desa sampai dengan 10% dari Dana Transfer ke Daerah.

  5. Peta jalan kebijakan Pemerintah dalam pemenuhan anggaran Dana Desa.

Perubahan kedua terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ol4 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN ini antara lain dimaksudkan agar meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Dana Desa dengan mempcrbaiki tahapan penyaluran Dana Desa.

BPK melalui DITAMA BINBANGKUM 2016 Membuat Matrik perbandingan Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Unduh matrix Perbandingan

Sumber : http://www.bpk.go.id/