Peluang Open Source dan Kekayaan Intelektual di 2019

Perangkat lunak sumber terbuka atau yang lebih dikenal dengan open souce telah digagas sejak duapuluh tahun lalu. Gagasan ini membawa teknologi ke arah yang lebih terbuka sehingga dapat diakses oleh berbagai kalangan. Meski begitu, perjalanan open source bukan tanpa tantangan. Para kreator dan penggiat open source seringkali mesti menghadapi persoalan penyalahgunaan hingga keamanan. Hal ini sebetulnya bisa diantisipasi dengan mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada produk open source yang bersangkutan. Mengingat pentingnya HKI dalam open source, Combine Resource Institution (CRI) bersama Qwords akan menggelar diskusi bertajuk “Peluang Open Source dan Hak Kekayaan Intelektual”.

Diskusi yang akan diselenggarakan pada 05 Desember 2018 tersebut akan menghadirkan Wahyu Bimo Sukarno (Instruktur dan Praktisi IT Security), Cepi Arifin (Senior System Administrator Qwords), dan Irman Ariadi (Analis Regulasi CRI). Pemanfaatan TIK yang semakin meluas untuk peningkatan kesejahteraan umat manusia menjadi peluang utama untuk melahirkan inovator dan kreator berbasis tata kelola perangkat terbuka. Masifnya data yang bisa dikelola dalam basis data memberikan ruang baru untuk pegiat yang bergerak dalam hal komunikasi data, pengelolaan data warehouse dane dan tempat penyimpanan secara luring dan atau daring.

Meski begitu, para kreator tetap berhak mendapatkan perlindungan atas karya-karya mereka ciptakan dalam bentuk perangkat lunak. Irman Ariadi menjelaskan bahwa open source merupakan produk hasil kekayaan intelektual. Produk yang bersifat open source jarang diakui dalam dunia pendidikan. Padahal, dalam hukum di Indonesia, open source diatur dalam undang-undang terkait kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, merek, dan indikasi geografi. “Open source dan kekayaan intelektual menjadi sebuah bentuk kesempatan berusaha untuk menuju kesejahteraan dalam menjawab permasalahan sosial,” jelas Irman.

Perangkat lunak berbasis sistem sumber terbuka atau open source memiliki peluang besar untuk menyejahterakan masyarakat dengan memberikan akses yang lebih mudah terhadap teknologi. Sayangnya, peluang ini masih belum optimal dan praktiknya rawan disalahgunakan. Dalam hal ini, hak kekayaan intelektual (HKI) bisa menjadi jawaban.

Di dalam teknologi terdapatistilah freedom (kebebasan) dan power (kekuatan). Kebebasan diartikan sebagai usaha untuk memanfaatkan teknologi guna mencapai tujuan kita. Sementara kekuatan adalah apabila seseorang menggunakan segala cara tanpa melihat benar salahnya hanya semata-mata untuk mencapai tujuannya saja. “Nah maka dari itu kita harus mengelola teknologi agar masih dalam jalur yang benar. Salah satunya dengan perwujudan hak intelektual,” ujar Irman Ariadi, Analis Regulasi Combine Resource Institution dalam diskusi bertajuk “Peluang Open Source dan Hak Kekayaan Intelektual di 2019,” pada Rabu, 5 Desember 2019 di University Club, Universitas Gadjah Mada, Sleman, Yogyakarta.

Irman menjelaskan bahwa hak kekayaan intelektual bukanlah sesuatu yang abstrak namun nyata dan berwujud. Salah satunya adalah hak kekayaan intelektual dari produk-produk open source (sistem sumber terbuka). Selama ini open source memang tidak menjadi perhatian penting. Padahal, open source dapat menjadi jalan keluar untuk membantu program-program pemerintah. “Sayangnya, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap open source dan hak kekayaan intelektual masih lemah,” jelas Irman.

Sumber : Rilis Diskusi dan Liputan Diskusi oleh Combine Resource institution

Gambar : Flayer oleh Qwords dan Foto Arsip CRI

Meretas ruang dan waktu di Desa Wisata Pentingsari

Memasuki wilayah pentingsari membangkitkan kembali adrenalin nuansa pengetahuan, kearifan lokal dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Adrenalin tersebut dipicu oleh suasana alam dan sosial kemasyarakatan.

Sel saraf terbangunkan kepada lapisan ingatan tentang rute sepeda gunung, pengenalan bentang alam, interaksi sosial dan Radio Komunitas. Meningkatnya suhu di kepala akibat kejutan reaksi dalam otak semakin menjadi tak kala mendekati titik kumpul Komunitas Blogger Jogja disalah satu kediaman warga pentingsari.

Dusun Pentingsari secara administrasi terletak di Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Bila anda sudah berada di Kota Yogyakarta, jarak tempuh menuju lokasi ini sekitar 20 Km dengan estimasi waktu tempuh 45 Menit.

pengelolaan desa wisata secara kelompok dilakukan pada awal tahun 2008, pembagian kegiatan warga dalam hal ini disesuaikan dengan bidangnya masing masing, misalkan pembagian kegiatan pemenuhan pembuatan snack dilakukan oleh ibu ibu berdasarkan lingkungannya, misalnya minggu ini dikelola oleh ibu ibu dari RT 01 dan seterusnya secara bergantian.

Secara kelembagaan dibentuklah kelompok sadar wisata (pokdarwis) tahun 2012.  hal yang sangat terasa dengan kehadiran pokdarwis adalah warga semakin banyak yang terlibat dan tidak ada penganguran di dusun ini, tentunya roda perekonomian makin bergerak lagi.

kegiatan Kepariwiataan menghasilkan pendapatan sekitar 200 jt/bulan yang dibagikan dengan proporsi 10 % untuk pengelola Desa Wisata Pentingsari dan 90 % untuk warga. suatu nilai yang signifikan karena selain mendongkrak perekonomian, lingkungan dan budaya juga terjaga. warga pun saling berkolaborasi sehingga bisa menyerap tenaga kerja.

Hal ini diungkapkan oleh atin salah seorang pelaku pokdarwis, awanya saya selaku warga desa disini, karena kita selaku desa wisata otomatis kita harus sadar wisata. dengan kita sadar wisata otomatis kita tergerak untuk ikut dalam kegiatan proses disini. Atin adalah seorang sarjana ekonomi fresh graduate dengan latar belakang ekonomi managemen dan ditempat orang tua ini adalah rezekinya 

Ragam jenis kegiatan yang bisa dilakukan kegiatan pengenalan alam, seni budaya, pertanian dan pengembangan diri, hal tersebut meliputi tarian, gamelan, bercocok tanam, belajar pengolahan hasil bumi kopi dan pengembangan kepribadian. suasana ini tercipta bukan karena potensi alam semata, namun ada itikad baik untuk berubah menuju yang lebih baik.

kopi

Radio Komunitas Gema Merapi FM

Radio komunitas Gema Merapi Fm pernah mengudara dari Dusun Pentingsari pada tahun 2012. Radio Gema Merapi FM didirikan pada tanggal 11 Mei 2011. Radio ini berawal dari semangat untuk menjembatani komunikasi warga lereng merapi bagian sleman khususnya cangkringan tentang kebutuhan informasi berbagai hal terutama tentang aktivitas gunung merapi. Pendirian radio diinisiasi oleh para relawan PASAG MERAPI yang menginginkan informasi yang berimbang tentang gunung merapi. Selanjutnya inisiasi tersebut diapresiasi oleh Combine Resource Institution yang membantu peralatan pemancar radio. Awalnya radio komunitas gema merapi terletak di dusun Gondang Wukirsari Cangkringan. Namun, karena berbagai hal radio komunitas Gema Merapi dipindah di Dusun Pentingsari Umbulharjo Cangkringan.

Geographical field trips

sumber : liputan langsung, Kompasiana, Web Desa Wisata Pentingsari

Sistem Informasi Desa di Kabupaten Karo

Salam SID.

Inisiatif Penerapan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Karo, Terlontarkan pada Februari 2014. Hal ini berdasarkan hasil kegiatan pengamatan lapangan TIM CRI pada Bulan Januari 2014. namum hal tersebut dilakukan secara bertahap dan membutuhkan kerjasma para pihak. Perbaikan Tata Kelola Informasi mutlak diperlukan untuk bisa mengungkapkan pengarusutamaan informasi dari semua pemangku kepentingan. Informasi Kebencanaan menjadi bagian penting untuk disampaikan secara luas dan sesuai dengan pemanfaatan teknologi setempat.

Hasil Pengamatan Lapangan di Bulan Januari 2014

Radio Radio Komunitas pun mulai bergeliat kembali, untuk lebih banyak lagi memberitakan tentang informasi diseputar tempat tinggalnya dan berguna untuk masyarakat disana. Serial pelatihan jurnalisme warga pun terselenggara beberapa kali hanya untuk wilayah wilayah tertentu. beberapa material atau konten hasil pelatihan diperlombakan. Selain diperlombakan beberapa konten, kemudian mengisi (Audio Pengelolaan Informasi Kebencanaan) APIK. untuk yang tertarik dengan APIK bisa di Download pada tautan : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apps.cri.apik&hl=en

Desa Desa yang telah menggunakan SID dapat dilihat pada sebaran Peta Berikut. Daerah tersebut ditandai dengan warna kuning muda.

Kegiatan yang dilakukan oleh para pihak mendapat dukungan dari pemda setempat, salah satunya adalah dengan integrasi pengelolaan bersama Pemerintah Desa, BPBD dan BNPN, Sedangkan untuk pihak lainnya non pemerintahan adalah CRI dan UNDP. Untuk lebih lanjut bisa mengakses http://sid.karokab.go.id/

Inisiatif yang semakin Nyata dan Berkembang merupakan perwujudan dari MASTER DATA DESA

MASyarakat TERlibat

DATA akurat

Desa Berdaulat.

Sumber : Lumbung Komunitas

 

 

Geliat SID di Tanah Bertuah

Baru satu tahun prakarsa penerapan Sistem Informasi Desa (SID) di lima desa percontohan di Kabupaten Serdang Bedagai dampingan BITRA Indonesia langsung mendapat apresiasi positif dari Bupati Serdang Bedagai (Sergai). Pasalnya, awal Juni ini Ir H. Soekirman Bupati Sergai meluncurkan SID dan menandatangani Peraturan Bupati tentang Penerapan SID di Kabupaten Serdang Bedagai.

Bupati Sergai merencanakan SID akan diterapkan di 243 desa se Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam sambutannya, yang dilansir dari http://dlingo-bantul.desa.id/index.php/first/artikel/449 bupati menyatakan bahwa teknologi harus memudahkan dan mempercepat pelayanan publik dan diharapkan pencanangan SID ini menjadi keterbukaan informasi dan menjadi desa yang berdaya saing.

Sejauh ini, pemanfaatan SID oleh lima desa percontohan pun beragam. Mulai dari pemanfaatan untuk peningkatan pelayanan, pendataan dan analisa kemiskinan partisipatif (AKP), pemerataan partisipasi pembangunan, transparansi, promosi produk unggulan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan kelompok masyarakat desa, serta berbagai manfaat lain yang dapat dioptimalkan.

“Kami melihat, beberapa desa kini mengalami peningkatan permintaan dan perluasan pasar dari produk-produk unggulan desanya”, ungkap Wahyudhi, Direktur BITRA Indonesia.

Tantangan pun dilontarkan oleh Bupati Sergai di hadapan dua ratusan kepala desa pengembang SID yang hadir di Aula Sultan Serdang dalam kegiatan Forum Inspirasi Desa. “Ke depan, jika memungkinkan produk-produk desa ini dapat diselenggarakan jual belinya secara online?”, ucap Ir. H Soekiman.

Peningkatan perekonomian memang dirasakan masyarakat sejak produk UKMnya mampang di website desa yang merupakan representasi SID. Senin, 14 Maret lalu salah satu media nasional Kompas mengangkat cerita sukses penerapan SID di Sergai dengan tajuk “Sistem Informasi Desa : Kabar Baik Itu Berasal dari Desa”. Dalam berita tersebut, Rukiah (38) dari Desa Tanjung Harap, Serba Jadi kebanjiran pesanan keripik gosong setelah produknya dipromosikan melalui website desa.

Desa Tanjung Harap pun memanfaatkan SID untuk Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP). Salah satu tim pelaksana AKP M. Taufik Nasution mengatakan bahwa model pendataan AKP yang sederhana mampu menyimpan potensi sumber data yang luas dan terbuka. Tim AKP ini menggali data kemiskinan dari setiap warga sesuai dengan indikator-indikator kemiskinan yang disusun warga secara partisipatif. Harapannya pemerintahan desa memiliki database kemiskinan yang didapat dari masyarakat sendiri dan kedepannya berguna sebagai basis data untuk pembangunan dan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin agar dapat mengurangi angka kemiskinan di desa.

Proses yang dilakukan dalam pendataan pun dilengkapi dengan cek lingkungan. Maksudnya untuk mengecek dan mengoreksi langsung apa yang disampaikan responden sesuai dengan keadaan sesungguhnya atau tidak. Data yang dihasilkan dalam proses pendataan ini harapannya bisa lebih terpercaya dibandingkan pendataan yang dilakukan oleh BPS.

Lain ladang lain belalang. Lain halnya dengan Tanjung Harap, Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan memanfaatkan SID untuk transparansi dan pemerataan partisipasi pembangunan.

“Transparansi pengelolaan anggaran desa, kebijakan yang memihak kepentingan masyarakat desa merupakan visi baru pemimpin desa”, ungkap Rudi ST Kepala Desa Bingkat dalam pertemuan pembahasan visi pembangunan desa yang dilansir dari website BITRA Indonesia.

Rancangan dan rencana kegiatan pembangunan desa beserta anggarannya juga dibeberkan oleh kepala desa. Dalam hal pemerataan partisipasi pembangunan, tiap dusun di Desa Bingkat ada anggaran untuk membangun. Selain tiap dusun, Karang Taruna juga ada anggaran cukup untuk mengembangkan kegiatan agar lebih optimal.

Peningkatan pelayanan publik juga dirasakan oleh pemerintah desa maupun masyarakat di lima desa percontohan, terutama Desa Tanjung Beringin. Administrasi surat menyurat berlangsung cepat. Seluruh data kependudukan tersimpan di dalam SID. Format surat keterangan pun sudah ada di dalam SID, sehingga tidak perlu mengetik ulang.

Keterlibatan berbagai elemen masyarakat juga menjadi salah satu indikator pemanfaatan SID agar lebih optimal. Berbagi peran antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan SID juga bisa dilakukan. Pemerintah desa berperan dalam pengelolaan data, sedangkan masyarakat berperan sebagai pengelola informasi dalam kerangka jurnalisme warga.

Insiatif penerapan SID di Serdang Bedagai ini diprakarsai oleh BITRA Indonesia. Amanat Pasal 86 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa ini mendorong BITRA Indonesia sebagai lembaga pengembang sumber daya manusia pedesaan untuk ikut terlibat dalam proses penerapan Sistem Informasi Desa yang menjadi wajib bagi seluruh desa. Menurutnya SID ini merupakan jendela pembuka cakrawala keberadaan desa kepada dunia. Bahkan ada banyak peluang sekaligus tantangan dengan desa menggunakan SID.

Komunikasi dengan Combine Resource Institution (CRI) sebagai salah satu lembaga yang mengembangkan Sistem Informasi Desa sejak 2009 pun dibangun. Akhirnya pada Juni 2015 BITRA Indonesia mengajak lima belas peserta perwakilan desa-desa dampingannya, Bappeda 3 Kabupaten di Sumatera Utara dan BITRA Indonesia sendiri datang ke Yogyakarta untuk belajar SID.

Selama lima hari CRI memfasilitasi Training of Trainer SID. Mulai dari sejarah gagasan dan arah pengembangan manfaat SID, pemetaan isu dan kebijakan pembangunan pedesaan di Sumatera Utara, pemetaan kapasitas desa dan lembaga pendamping, pelatihan teknis aplikasi SID, pelatihan Jurnalisme Warga serta kunjungan lapangan ke desa penerap SID di Balerante, Klaten dan Dlingo, Bantul.

Kerjasama penerapan SID di Sumatera Utara antara CRI dan BITRA Indonesia pun dibangun. BITRA Indonesia menjadi mitra lokal dalam penerapan SID. Beberapa kali CRI menggelar pelatihan penguatan teknis SID dan jurnalisme warga.

Simpul-simpul antara pemerintah desa, pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga pendamping yang telah ada dalam proses penerapan SID ini perlu selalu dijaga agar kencangnya pemanfaatan SID pun stabil. Bahrun Wardoyo Kepala Desa Dlingo, Bantul yang hadir dalam proses peluncuran SID di Kabupaten Sergai juga turut memberikan motivasi bahwa desa harus berani membangun dirinya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Penulis : Maryani (Pengelolaan Pengetahuan – CRI)

Kartographer : Irman Ariadi (Analis Data dan Pengembangan Sistem Informasi – CRI)
sumber : Lumbung Komunitas

Ekspedisi Indonesia Biru – Kasepuhan Ciptagelar

Pembuat Film dan Bintang filmnya bertemu setelah satu tahun lamanya

Pembuat Film dan Bintang filmnya bertemu setelah satu tahun lamanya

Sebuah acara diskusi tanggal 23 April 2016, yang diselenggarakan dalam rangkaian acara Jagongan Media Rakyat oleh Combine Resource Institution. Acara ini menghadirkan Dhandy Laksono selaku pembuat film (Watchdoc) dan Yoyo Yogasmana (mewakili Kasepuhan Ciptagelar).

Download Notulensinya : tautan ini

Sumber : JMR 2016, Combine dan Watchdoc