PERDA Bantul Tentang URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintah Daerah. Produk hukum ini berisi VI Bab dan 16 Pasal, ditetapkan tanggal 10 Agustus 2016 dan diundangkan 10 Agustus 2016 di Bantul. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 No 09. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta No 70.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 09 TAHUN 2016 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 09 TAHUN 2016 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berdasarkan pada Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang didalamnya mengatur pembagian urusan pemerintahan konkuren yang menjadi urusan bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan merupakan urusan otonomi daerah.

Baca lebih lanjut

PERDA Bantul Tentang PEMENUHAN HAK HAK PENYANDANG DISABILITAS

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan Hak Hak Penyandang Disabilitas. Produk hukum ini berisi VI Bab dan 63 Pasal, ditetapkan tanggal 01 September 2015 dan diundangkan 01 September 2015 di Bantul. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 No 11. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta No 53.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEMENUHAN HAK - HAK PENYANDANG DISABILITAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEMENUHAN HAK – HAK PENYANDANG DISABILITAS

Penyandang Disabilitas banyak menghadapi hambatan dan pembatasan dalam berbagai hal sehingga sulit mengakses pendidikan yang memadai serta pekerjaan yang layak. Penyandang Disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan sebagai sumber mata pencaharian sehingga kebutuhan hidupnya banyak yang belum dapat tercukupi. Penyandang Disabilitas juga banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik dan mengakses informasi yang mempunyai konsekwensi lanjut pada terhambatnya Penyandang Disabilitas untuk terlibat dan berpartisispasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi.Para Penyandang Disabilitas seringkali tidak menikmati kesempatan yang sama dengan orang lain. Ini terjadi karena kurangnya akses terhadap pelayanan dasar.Dengan memberikan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas, maka hak konstitusional Penyandang Disabilitas terjamin dan terlindungi sehingga Penyandang Disabilitas dapat mandiri dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar tindak kekerasan dan diskriminasi.

Baca lebih lanjut

PERDA Bantul Tentang TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tertib Administrasi Kependudukan. Produk hukum ini berisi XVII Bab dan 102 Pasal, ditetapkan tanggal 30 Desember 2015 dan diundangkan 30 Desember 2015 di Bantul. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 No 16. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta No 57.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan kebutuhan dasar administrasi pendudukan, dalam rangka memberikan jaminan perlindungan bagi penduduk di Daerah. Oleh karena itu penyelenggaraan administrasi kependudukan harus benar-benar dilakukan sesuai kaidah penyelenggaraan administrasi kependudukan yang ditetapkan oleh Pemerintah, karena pada dasarnya dokumen administrasi kependudukan berlaku secara nasional di seluruh bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam maupun di luar daerah.

Baca lebih lanjut

Adaptasi Sistem Informasi Desa

Sistem Informasi Desa tidak hanya sistem komputasi yang canggih, namun meliputi semua media yang digunakan untuk menngelola, menyimpan dan menyebarluaskan informasi. Seperti halnya Papan Informasi, dan hal lainya yang biasa digunakan.

Sistem Informasi Desa tidak hanya sistem komputasi yang canggih, namun meliputi semua media yang digunakan untuk menngelola, menyimpan dan menyebarluaskan informasi. Seperti halnya Papan Informasi, dan hal lainya yang biasa digunakan.

Sistem Informasi Desa (SID) merupakan fenomena nasional yang mencuat pada awal tahun 2014. hal ini terjadi akibat responsitas pasca disahkannya Undang Undang no 6 Tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014. Peristiwa ini dicatat dalam lembaran negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7.

Pengertian Sistem Informasi Desa (SID) berdasarkan undang undang tersebut adalah meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. Jauh sebelum UU Desa lahir, Combine Resource Institution (CRI) telah mengembangkan Sistem Informasi Desa.

Menurut CRI, Sistem Informasi Desa adalah seperangkat alat dan proses pemanfaatan data dan informasi untuk mendukung pengelolaan sumberdaya berbasis komunitas di tingkat desa. Kaitan dalam hal ini, kemungkinan besar Pengejewantahan SID oleh negara kala itu adalah mengadopsi model yang dikembangkan oleh CRI.

Inklusi merupakan salah satu prinsip dalam Sistem Informasi Desa, meskipun belum 100 % inklusi, namum usaha kearah sana sudah dilakukan salah satunya dalam menu statistik untuk konteks disabilitas. Kerjasama dengan SIGAB dalam menyusun instrumen analisis. Tujuan penerapan SID di desa disesuaikan dengan kebutuhan desa. Pembagian peran.

Pembelajaran Sistem Informasi Desa bisa dilakukan dengan banyak cara, salah satunya melalui media sosial : https://www.facebook.com/groups/sisteminformasidesa/ hal ini dibuktikan oleh Pemdes Tambahharjo. Ini adalah pertemuan kedua kali dengan Combine, Pertama di Event Kopi Darat SID dan Kedua langsung berbagi informasi. Komunikasi melalui percapakan facebook terekam pada akhir Maret 2015. tambahrejo.16mb.com, kemudian berpindah menjadi http://tambahrejo.web.id/

Bulan desember aktif digrup dan ketemu teman-teman dan bisa merupah sid yang tampilannya sederhana menjadi lebih menarik yang diperoleh dari grup facebook. Terakhir bulan kemarin sama kkn membuat video desa langkah saya pelan tidak ngebutena karena … komunitas internet cerdas dan komunikatif agar nanti mereka itu bisa kontributor berita ke web site desa. desa menginformasikan apa apa yg bermanfaatkan dr dunia maya.

Untuk membantu para ukm mempromosikan produk potensi desa. kemudian ada menu entrepenership. Ada tambah pedia untuk menambah pengetahuan. Ada info pasar ada informasi pasar di desa kami uga penghasil buah jambu getas merah. Ketika membuat jaringan harga, kebutuhan hasil bumi dan sebagainya. Menu2 yang kami buat kami pikirkan matang.

Menu statis untuk data desa. kami melangkah kependataan penduduk akan kami import ke SID. KK salah terutama pekerjaan, buruh harian lepas harapannya bisa memberikan informasi yang benar jadi bisa kasih data yang akurat. SID yang sesuai harapan kami. Kami juga melangkah rata2 punya hp android, orang tua kurang paham. Kami membuat website desa jadi aplikasi android.

Tujuan intinya membangun SID untuk bgmn masy maupun pemdes menginfokan pada publik ttg produk desa ke publik, pemdes bisa membagikan rencana kerja dan pencapaian kerja ke publik untuk mencapai transparansi di desa tambah rejo.

Desa kami terpencil di bantul, desa dataran tinggi. Jogja lantai dua. Bahwa dlingo cocoknya ikut GK, kalau siang ikut bantul malam ikut GK. Krn kl malam masyarakat listriknya ikut GK. Kami baru menggunakan SID jujur desa kami adalah desa yang baru hidup tahun 2012, krn desa kami ini mati suri, krn desa kami sebelum 2012 krn ditinggal lurah desa krn korupsi dana rekonstruksi, pelayanannya susah.

Setelah 2012 bapak bahrun wardaya punya motivasi mengubah desa dlingo. Berubah dari mati suri menjadi hidup. Ada potensi wilayah desa kami. Beliau berusaha menghidupkan kelembagaan di desa dlingo. Karang taruna dan PKK mati suri.

Kita di desa membangun desa harus melibatkan anak muda. Sekarang banyak anak muda yang konsen mengalami bidang IT. Begabung dan berkecimpung di desa ini. Ke depan tantgannya luar biasa. Mengubah bidang IT. Tdk mudah mengumpulkan anak muda. Ketika masyarakat ikut partisipasi dalam desa, dari situ kita mengubah image dari sini. Wadah dari anak2 muda dari berbagi kemampuan. Adanya akses internet di Balai Desa menbuat warga (khususnya anak anak muda) berkumpul dibalai desa

Beberapa Dokumentasi tentang Workshop tersebut.

1. CRI Terlibat dalam acara Temu Inklusi 2016

2. SID Tidak Bisa Dikelola Sendirian

3. Beri Aku 10 Pemuda, Niscaya akan kuguncang dunia (Bung Karno)

4. Desa Dlingo Berbagi Cerita Tentang SID bersama Kaum Disabilitas

5. Instagram Photo

Lokakarya Pengalaman Tata Kelola SID, sesi Desa Dlingo Bantul #temuinklusi2016

A photo posted by Astuti Parengkuh (@astuti_parengkuh) on

6. Cerita Dari Sumba Barat dan Sumba Barat Daya

7. Pembacaan Rekomdasi Khusus SID

Presentasi Perjalanan SID

Presentasi Profil Sandigita

Sumber : Lumbung Komunitas

Geliat SID di Tanah Bertuah

Baru satu tahun prakarsa penerapan Sistem Informasi Desa (SID) di lima desa percontohan di Kabupaten Serdang Bedagai dampingan BITRA Indonesia langsung mendapat apresiasi positif dari Bupati Serdang Bedagai (Sergai). Pasalnya, awal Juni ini Ir H. Soekirman Bupati Sergai meluncurkan SID dan menandatangani Peraturan Bupati tentang Penerapan SID di Kabupaten Serdang Bedagai.

Bupati Sergai merencanakan SID akan diterapkan di 243 desa se Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam sambutannya, yang dilansir dari http://dlingo-bantul.desa.id/index.php/first/artikel/449 bupati menyatakan bahwa teknologi harus memudahkan dan mempercepat pelayanan publik dan diharapkan pencanangan SID ini menjadi keterbukaan informasi dan menjadi desa yang berdaya saing.

Sejauh ini, pemanfaatan SID oleh lima desa percontohan pun beragam. Mulai dari pemanfaatan untuk peningkatan pelayanan, pendataan dan analisa kemiskinan partisipatif (AKP), pemerataan partisipasi pembangunan, transparansi, promosi produk unggulan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan kelompok masyarakat desa, serta berbagai manfaat lain yang dapat dioptimalkan.

“Kami melihat, beberapa desa kini mengalami peningkatan permintaan dan perluasan pasar dari produk-produk unggulan desanya”, ungkap Wahyudhi, Direktur BITRA Indonesia.

Tantangan pun dilontarkan oleh Bupati Sergai di hadapan dua ratusan kepala desa pengembang SID yang hadir di Aula Sultan Serdang dalam kegiatan Forum Inspirasi Desa. “Ke depan, jika memungkinkan produk-produk desa ini dapat diselenggarakan jual belinya secara online?”, ucap Ir. H Soekiman.

Peningkatan perekonomian memang dirasakan masyarakat sejak produk UKMnya mampang di website desa yang merupakan representasi SID. Senin, 14 Maret lalu salah satu media nasional Kompas mengangkat cerita sukses penerapan SID di Sergai dengan tajuk “Sistem Informasi Desa : Kabar Baik Itu Berasal dari Desa”. Dalam berita tersebut, Rukiah (38) dari Desa Tanjung Harap, Serba Jadi kebanjiran pesanan keripik gosong setelah produknya dipromosikan melalui website desa.

Desa Tanjung Harap pun memanfaatkan SID untuk Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP). Salah satu tim pelaksana AKP M. Taufik Nasution mengatakan bahwa model pendataan AKP yang sederhana mampu menyimpan potensi sumber data yang luas dan terbuka. Tim AKP ini menggali data kemiskinan dari setiap warga sesuai dengan indikator-indikator kemiskinan yang disusun warga secara partisipatif. Harapannya pemerintahan desa memiliki database kemiskinan yang didapat dari masyarakat sendiri dan kedepannya berguna sebagai basis data untuk pembangunan dan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin agar dapat mengurangi angka kemiskinan di desa.

Proses yang dilakukan dalam pendataan pun dilengkapi dengan cek lingkungan. Maksudnya untuk mengecek dan mengoreksi langsung apa yang disampaikan responden sesuai dengan keadaan sesungguhnya atau tidak. Data yang dihasilkan dalam proses pendataan ini harapannya bisa lebih terpercaya dibandingkan pendataan yang dilakukan oleh BPS.

Lain ladang lain belalang. Lain halnya dengan Tanjung Harap, Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan memanfaatkan SID untuk transparansi dan pemerataan partisipasi pembangunan.

“Transparansi pengelolaan anggaran desa, kebijakan yang memihak kepentingan masyarakat desa merupakan visi baru pemimpin desa”, ungkap Rudi ST Kepala Desa Bingkat dalam pertemuan pembahasan visi pembangunan desa yang dilansir dari website BITRA Indonesia.

Rancangan dan rencana kegiatan pembangunan desa beserta anggarannya juga dibeberkan oleh kepala desa. Dalam hal pemerataan partisipasi pembangunan, tiap dusun di Desa Bingkat ada anggaran untuk membangun. Selain tiap dusun, Karang Taruna juga ada anggaran cukup untuk mengembangkan kegiatan agar lebih optimal.

Peningkatan pelayanan publik juga dirasakan oleh pemerintah desa maupun masyarakat di lima desa percontohan, terutama Desa Tanjung Beringin. Administrasi surat menyurat berlangsung cepat. Seluruh data kependudukan tersimpan di dalam SID. Format surat keterangan pun sudah ada di dalam SID, sehingga tidak perlu mengetik ulang.

Keterlibatan berbagai elemen masyarakat juga menjadi salah satu indikator pemanfaatan SID agar lebih optimal. Berbagi peran antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan SID juga bisa dilakukan. Pemerintah desa berperan dalam pengelolaan data, sedangkan masyarakat berperan sebagai pengelola informasi dalam kerangka jurnalisme warga.

Insiatif penerapan SID di Serdang Bedagai ini diprakarsai oleh BITRA Indonesia. Amanat Pasal 86 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa ini mendorong BITRA Indonesia sebagai lembaga pengembang sumber daya manusia pedesaan untuk ikut terlibat dalam proses penerapan Sistem Informasi Desa yang menjadi wajib bagi seluruh desa. Menurutnya SID ini merupakan jendela pembuka cakrawala keberadaan desa kepada dunia. Bahkan ada banyak peluang sekaligus tantangan dengan desa menggunakan SID.

Komunikasi dengan Combine Resource Institution (CRI) sebagai salah satu lembaga yang mengembangkan Sistem Informasi Desa sejak 2009 pun dibangun. Akhirnya pada Juni 2015 BITRA Indonesia mengajak lima belas peserta perwakilan desa-desa dampingannya, Bappeda 3 Kabupaten di Sumatera Utara dan BITRA Indonesia sendiri datang ke Yogyakarta untuk belajar SID.

Selama lima hari CRI memfasilitasi Training of Trainer SID. Mulai dari sejarah gagasan dan arah pengembangan manfaat SID, pemetaan isu dan kebijakan pembangunan pedesaan di Sumatera Utara, pemetaan kapasitas desa dan lembaga pendamping, pelatihan teknis aplikasi SID, pelatihan Jurnalisme Warga serta kunjungan lapangan ke desa penerap SID di Balerante, Klaten dan Dlingo, Bantul.

Kerjasama penerapan SID di Sumatera Utara antara CRI dan BITRA Indonesia pun dibangun. BITRA Indonesia menjadi mitra lokal dalam penerapan SID. Beberapa kali CRI menggelar pelatihan penguatan teknis SID dan jurnalisme warga.

Simpul-simpul antara pemerintah desa, pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga pendamping yang telah ada dalam proses penerapan SID ini perlu selalu dijaga agar kencangnya pemanfaatan SID pun stabil. Bahrun Wardoyo Kepala Desa Dlingo, Bantul yang hadir dalam proses peluncuran SID di Kabupaten Sergai juga turut memberikan motivasi bahwa desa harus berani membangun dirinya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Penulis : Maryani (Pengelolaan Pengetahuan – CRI)

Kartographer : Irman Ariadi (Analis Data dan Pengembangan Sistem Informasi – CRI)
sumber : Lumbung Komunitas