PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Peraturan Pemerintah Repubik Indonesia No 37 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Administrasi Kependudukan. Produk hukum ini berisi XIV Bab dan 90 Pasal, ditetapkan tanggal 28 Juni 2007 dan diundangkan tanggal 28 Juni 2007 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 80. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa pelaksanaan Pasal 8 ayat (5), Pasal 10, Pasal 13 ayat (4), Pasal 24 ayat (3), Pasal 76, Pasal 79 ayat (3), Pasal 82 ayat (3), Pasal 84 ayat (2), Pasal 85 ayat (2), Pasal 86 ayat (2), Pasal 87 ayat (2), dan Pasal 105 diatur dengan Peraturan Pemerintah, sehingga untuk melaksanakan ketentuan dimaksud diperlukan 8 (delapan) Peraturan Pemerintah.

Baca lebih lanjut

PERDA Bantul Tentang TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tertib Administrasi Kependudukan. Produk hukum ini berisi XVII Bab dan 102 Pasal, ditetapkan tanggal 30 Desember 2015 dan diundangkan 30 Desember 2015 di Bantul. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 No 16. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta No 57.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan kebutuhan dasar administrasi pendudukan, dalam rangka memberikan jaminan perlindungan bagi penduduk di Daerah. Oleh karena itu penyelenggaraan administrasi kependudukan harus benar-benar dilakukan sesuai kaidah penyelenggaraan administrasi kependudukan yang ditetapkan oleh Pemerintah, karena pada dasarnya dokumen administrasi kependudukan berlaku secara nasional di seluruh bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam maupun di luar daerah.

Baca lebih lanjut

PERDA Gunungkidul Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Produk hukum ini berisi II Pasal, ditetapkan tanggal 25 Juni 2015 dan 25 Juni 2015 di Gunungkidul. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 No 6. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Daerah istimewa Yogyakarta No 6.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Kabupaten Gunungkidul yang berada di dalam dan di luar Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang ditertibkan.

Baca lebih lanjut

PERDA Gunungkidul Tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Produk hukum ini berisi XVIII Bab dan 106 Pasal, ditetapkan tanggal 11 Maret 2013 dan 11 Maret 2013 di Gunungkidul. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 No 4. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Daerah istimewa Yogyakarta No 4.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pemerintah Kabupaten melalui penyelenggaraan administrasi kependudukan berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Kabupaten Gunungkidul yang berada di dalam dan di luar Kabupaten Gunungkidul.

Baca lebih lanjut

PERDA SLEMAN Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelengaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Produk hukum ini berisi II Pasal, ditetapkan tanggal 4 Februari 2015 dan 4 Februari 2015 di Sleman. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 No 1 Seri E. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Daerah Sleman Daerah istimewa Yogyakarta No 89.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditetapkan dengan tujuan untuk dan pencatatan mewujudkan tertib administrasi kependudukan sipil berkesinambungan, yang serta terpadu, dapat terarah, terkoordinasi, memberikan manfaat dan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kebijakan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Sleman mengacu pada kebijakan administrasi kependudukan nasional, yang diselenggarakan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk.

Baca lebih lanjut