Di tag: Administrasi Kependudukan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Peraturan Pemerintah Repubik Indonesia No 37 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Administrasi Kependudukan. Produk hukum ini berisi XIV Bab dan 90 Pasal, ditetapkan tanggal 28 Juni 2007 dan diundangkan tanggal 28 Juni 2007 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 80. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa pelaksanaan Pasal 8 ayat (5), Pasal...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

PERDA Bantul Tentang TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tertib Administrasi Kependudukan. Produk hukum ini berisi XVII Bab dan 102 Pasal, ditetapkan tanggal 30 Desember 2015 dan diundangkan 30 Desember 2015 di Bantul. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 No 16. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta No 57. Penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan kebutuhan dasar administrasi pendudukan, dalam rangka memberikan jaminan perlindungan bagi penduduk di Daerah. Oleh...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

PERDA Gunungkidul Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Produk hukum ini berisi II Pasal, ditetapkan tanggal 25 Juni 2015 dan 25 Juni 2015 di Gunungkidul. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 No 6. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Daerah istimewa Yogyakarta No 6. Dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

PERDA Gunungkidul Tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Produk hukum ini berisi XVIII Bab dan 106 Pasal, ditetapkan tanggal 11 Maret 2013 dan 11 Maret 2013 di Gunungkidul. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 No 4. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Daerah istimewa Yogyakarta No 4. Pemerintah Kabupaten melalui penyelenggaraan administrasi kependudukan berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

PERDA SLEMAN Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelengaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Produk hukum ini berisi II Pasal, ditetapkan tanggal 4 Februari 2015 dan 4 Februari 2015 di Sleman. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 No 1 Seri E. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Daerah Sleman Daerah istimewa Yogyakarta No 89. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

PERDA SLEMAN Tentang PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelengaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Produk hukum ini berisi XI Bab dan 69 Pasal, ditetapkan tanggal 4 Agustus 2009 dan 4 Agustus 2009 di Sleman. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 No 2 Seri E. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Daerah Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta No 21. Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah...

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelengaraan Administrasi Kependudukan. Produk hukum ini berisi XI Bab dan 59 Pasal, ditetapkan tanggal 26 Januari 2017 dan diundangkan 26 Januari 2017 di Semarang. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 No 1. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah No 86. Administrasi Kependudukan perlu mendapatkan perhatian serius karena menyangkut hak-kewajiban warga negara di dalam pembangunan. Adanya administrasi kependudukan yang dikelola dengan baik...

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Undang Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Produk hukum ini berisi II Pasal, ditetapkan tanggal 24 Desember 2013 dan diundangkan tanggal 24 Desember 2013 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 no 232. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan...

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Undang Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Produk hukum ini berisi XIV Bab dan 107 Pasal, ditetapkan tanggal 29 Desember 2006 dan diundangkan tanggal 29 Desember 2006 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 no 124. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan...

Sebelas Kerepotan Tak Punya e-ktp

Tertib Administrasi Kependudukan merupakan Tanda Cinta NKRI

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. (UU 23/2016 Tentang Administrasi Kependudukan Bab I ayat I) Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006...