Welcome to LOGIC   Click to listen highlighted text! Welcome to LOGIC

PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Peraturan Pemerintah Repubik Indonesia No 82 tahun 2012 Tentang Penyelengaraan Sistem dan Transaksi Elektronik . Produk hukum ini berisi XI Bab dan 90 Pasal, ditetapkan tanggal 12 Oktober 2012 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 no 189. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348.

PP No 82 tahun 2012 Tentang PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

PP No 82 tahun 2012 Tentang PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, yakni pengaturan mengenai Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), penyelenggara Agen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dan pengelolaan Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4). Pengaturan sebagaimana tersebut di atas merupakan rangkaian penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik sehingga dapat disusun dalam satu peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Penyelenggara Sistem Elektronik menjamin setiap komponen dan keterpaduan seluruh Sistem Elektronik beroperasi sebagaimana mestinya. Komponen Sistem Elektronik meliputi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, tenaga ahli, tata kelola, dan pengamanan. Peraturan Pemerintah ini mengatur kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik pada umumnya dan Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik. Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik, antara lain diwajibkan untuk menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia, wajib memperoleh Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik dari Menteri, dan wajib terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Unduh Produk Hukum

Sumber : http://www.setneg.go.id/

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: