Milad #Pijogist 2018

Sugeng Tanggap Warsa

#Pendaki Indonesia Korwil Jogja Istimewa

(#Pijogist)

💕🎈🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎈💕

Sebagai bentuk rasa syukur atas kiprah

Komunitas #Pendaki Indonesia korwil Jogja Istimewa (#Pijogist) yang berumur 1 tahun pada tanggal 14 Januari 2018, maka pada kesempatan ini kami bermaksud untuk mengundang saudara-saudari, sahabat, teman seperjuangan, rekan lintas komunitas penggiat alam bebas, juga rekan sebangsa dan setanah air untuk dapat menghadiri acara Milad #Pijogist ke-1 yg akan di selenggarakan pada

Hari dan tanggal : Sabtu dan Minggu, 20 – 21 Januari 2018

Waktu : 14.00 Wib – selesai

Tempat : Villa Van Resink Kaliurang, Jln. Siaga, Hargobinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta

Flayer Milad 1 #pijogist

Flayer Milad 1 #pijogist

Tiada kebahagiaan paling indah bagi kami selain dapat bersama merayakan acara ulang tahun komunitas ini bersama saudara-saudari sekalian, sembari menikmati jamuan khas penggiat alam dalam dekapan hangat kebersamaan dan berbagi kasih dan tak lupa pula sebagai rasa syukur, kami mengajak saudara-saudari untuk berdonasi dalam kegiatan sosial. Baca lebih lanjut

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Produk hukum ini berisi VII Bab dan 54 Pasal, ditetapkan tanggal 10 November 2017 dan diundangkan pada hari yang sama di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 228 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134.

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Setiap Orang ke arah Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup..”

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai Instrumen ekonomi Lingkungan Hidup yang dikelompokkan dalam upaya pengendalian, khususnya dalam rangka pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Ketentuan Pasar 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa: “Dalam rangka melestarikan fungsi lingkuigan hidup, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup’.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Produk hukum ini berisi VII Bab dan 54 Pasal, ditetapkan tanggal 10 November 2017 dan diundangkan pada hari yang sama di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 228 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Produk hukum ini berisi VII Bab dan 54 Pasal, ditetapkan tanggal 10 November 2017 dan diundangkan pada hari yang sama di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 228 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134.

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup meliputi: a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi; b. Pendanaan Lingkungan Hidup; dan c. Insentif dan/atau Disinsentif.

Baca lebih lanjut

Geographical Field Trip

GEOGRAPHICAL FIELDTRIP
Adalah kegiatan & pelatihan yg di galakan oleh #pijogist yg nantinya kita akan sama sama belajar dan berlatih tentang :

  • Tali temali
  • Navigasi darat
  • Simulasi orienteering
Geographical Field Trip

Geographical Field Trip

Tentu ini menjadi sebuah kesempatan yang sangat baik bagi kita semua untuk belajar dan menambah ilmu serta pengetahuan yang kita miliki. Tentu saja, dalam belajar kita akan dibimbing oleh orang-orang yang ahli dan kompeten di bidangnya. Kegiatan ini sendiri akan di laksanakan, pada:

Tanggal : 16-17 Desember 2017
Lokasi : Kali Kuning Park, Umbulharjo, Sleman, Yogyakarta.
Sharecost : Rp. 75.000

Untuk info dan pendaftaran bisa japri ke
Mas Adi : 0812 8595 543
Mas Fajar : 0815 7881 1746
Mas Tirta : 0852 2818 5131

Untuk biaya share cost bisa dibayarkan melalui rek BRI 0245-01-071522-50-0 A.n Anik
Pendaftaran di tutup pada tanggl 15 desember 2017 pukul 17.00 wib

Acara ini terbuka untuk umum, siapa saja boleh ikut.. Jadi , ayoo buruan buka kalender lalu lingkari harinya dan kosongkan jadwal.
😊😊
#GeographicalFieldTrip
#Merapi
#orienteering

#jogja

Persahabatan terjalin
Persaudaraan terengkuh
Bersama mengukir cinta kepada alam

Cara Menuju Ke Lokasi

Sumber : Web #pijogist

Siklon Tropis Cempaka 2017

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Siklon adalah angin ribut yang berpusar dan bergerak dengan cepat mengelilingi suatu pusat contohnya angin puting beliung atau juga bagian atmosfer yang tekanannya relatif rendah jika dibandingkan dengan tekanan di sekitarnya pada permukaan yang sama; pusat tekanan rendah.

Lintasan Siklon Tropis Cempaka, Sumber BMKG

Lintasan Siklon Tropis Cempaka, Sumber BMKG

Baca lebih lanjut

Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Produk hukum ini berisi VIII Bab dan 19 Pasal, ditetapkan tanggal 1 November 2017 dan diundangkan 2 November 2017 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 225 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133.

Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Partisipasi Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.”

Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan melalui:

  1. Konsultasi publik;

  2. Penyampaianaspirasi;

  3. Rapat dengar pendapat umum;

  4. Kunjungan kerja;

  5. Sosialisasi;dan/atau

  6. Seminar, lokakarya, dan/ atau diskusi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Akses Masyarakat terhad.ap informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilakukan melalui:

  1. Sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau

  2. Permintaan secara langsung kepada Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan Masyarakat.

Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat, perlu dilakukan berbagai upaya peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini menjadi materi pokok pengaturan Partisipasi Masyarakat dalam Peraturan Pemerintah ini sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah. Baca lebih lanjut