Kategori SID

Sistem Informasi Desa adalah Village Information System

Peraturan Bupati Sleman Nomor 29.3 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Desa

Peraturan Bupati Sleman Tentang Sistem Informasi Desa

Peraturan Bupati Sleman Nomor 29.3 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Desa. Produk hukum ini berisi XVII Bab dan 42 Pasal, ditetapkan tanggal 6 Agustus 2019 dan diundangkan 29 Agustus 2019 di Sleman. Produk hukum ini tercatat dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 No 29.3 Berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan...

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Desa Sarana Mewujudkan Desa Aktif Dan Sejahtera Dan Sistem Informasi Kabupaten Guna Mewujudkan Masyarakat Gunungkidul Sejahtera.

Peraturan Bupati Gunungkidul Tentang Sistem Informasi Desa

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Desa Sarana Mewujudkan Desa Aktif Dan Sejahtera Dan Sistem Informasi Kabupaten Guna Mewujudkan Masyarakat Gunungkidul Sejahtera. Produk hukum ini berisi X Bab dan 30 Pasal, ditetapkan dan diundangkan 08 Juni 2018 di Gunungkidul. Produk hukum ini tercatat dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 No 32. Berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah...

Focus Group Discussion mengenai keamanan dan mitigasi data, Dokumentasi Milik CRI

Pentingnya Keamanan dan Mitigasi Data dalam Penerapan SID Berdaya dan SIKAB

Dalam penyelenggaraan negara, data yang akurat menjadi pondasi dalam proses pengambilan keputusan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengumpulan dan pengelolaan data mesti dilakukan secara sistematis, berjenjang, dan dimulai dari unit terkecil dalam negara. Hal ini menjadi semangat dari Sistem Informasi Desa (SID) yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Desa tahun 2014. Sejak 2009, Combine Resource Institution (CRI) ikut berkontribusi dalam mendukung perubahan tata kelola data desa dan daerah dengan memprakarsai Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya, disusul prakrasa Sistem...

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Produk hukum ini berisi X Bab dan 27 Pasal, ditetapkan tanggal 20 September 2018 dan diundangkan tanggal 18 Oktober 2018 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448. “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja...

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Produk hukum ini berisi VIII dan 80 Pasal, ditetapkan tanggal 11 April 2018 dan diundangkan tanggal 8 Mei 2018 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015...

Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Majelis Krama Desa

Majelis Krama Desa

Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Majelis Krama Desa. Produk hukum ini berisi X Bab dan 22 Pasal, ditetapkan tanggal 5 Juni 2017 dan diundangkan 5 Juni 2017 di Tanjung Kabupaten Lombok Utara. Produk hukum ini tercatat dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 No 20. Majelis Krama Desa adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang membidangi penyelesaian sengketa di Desa Dasar Pertimbangan Pembentukan Majelis Krama Desa adalah : 1) Bahwa penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat yang...

Budi Agus Riswandi dalam workshop bertajuk “Inovasi dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya”

Hak Kekayaan Intelektual Jamin Perlindungan SID Berdaya

Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan wujud dari perlindungan suatu lembaga terhadap kekayaan intelektualnya. Aspek perlindungan melalui HKI berlaku baik bagi pengembang, pemegang hak cipta, maupun pengguna suatu aset intelektual. Budhi Agus Riswandi, Direktur Pusat HKI Universitas Islam Indonesia menjelaskan, selama ini HKI memang lebih populer di dunia bisnis dan menjadi salah satu acuan untuk mempermudah komersialisasi. Meski demikan, tidak semua produk diciptakan untuk dikomersialiasikan. Aset-aset intelektual yang dapat diakses secara bebas dan tanpa biaya pun juga memerlukan HKI. “Jadi,...

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa

Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa. Produk hukum ini berisi XIV Bab dan 43 Pasal, ditetapkan tanggal 18 Desember 2017 dan diundangkan tanggal 19 Desember 2017 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat...

Jagongan Media Rakyat 2018

JMR 2018: GAYA WARGA BERDAYA

Hampir dua dekade lalu, seorang jurnalis yang juga sarjana di bidang hukum, Andrew Shapiro, meramalkan masa depan dunia di era internet. Dalam buku berjudul The Control Revolution (1999), ia mendeskripsikan dua situasi masa depan yang mungkin terjadi. Pertama, kebebasan individu yang meningkat, karena internet memberi kita kendali lebih besar atas kehidupan kita. Kedua, adalah situasi sebaliknya, kelahiran kembali teknologi kontrol, yang merupakan respons atas kebebasan individual. Institusi-institusi seperti negara dan korporasi akan belajar dari situasi tersebut dan membangun kembali kontrol...

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Produk hukum ini berisi VIII Bab dan 19 Pasal, ditetapkan tanggal 1 November 2017 dan diundangkan 2 November 2017 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 225 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133. “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Partisipasi Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan...