Kategori SID

Sistem Informasi Desa adalah Village Information System

Peraturan Bupati Sleman Nomor 29.3 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Desa 0

Peraturan Bupati Sleman Tentang Sistem Informasi Desa

Peraturan Bupati Sleman Nomor 29.3 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Desa. Produk hukum ini berisi XVII Bab dan 42 Pasal, ditetapkan tanggal 6 Agustus 2019 dan diundangkan 29 Agustus 2019 di Sleman. Produk hukum...

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Desa Sarana Mewujudkan Desa Aktif Dan Sejahtera Dan Sistem Informasi Kabupaten Guna Mewujudkan Masyarakat Gunungkidul Sejahtera. 0

Peraturan Bupati Gunungkidul Tentang Sistem Informasi Desa

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Desa Sarana Mewujudkan Desa Aktif Dan Sejahtera Dan Sistem Informasi Kabupaten Guna Mewujudkan Masyarakat Gunungkidul Sejahtera. Produk hukum ini berisi X Bab dan 30...

Focus Group Discussion mengenai keamanan dan mitigasi data, Dokumentasi Milik CRI 0

Pentingnya Keamanan dan Mitigasi Data dalam Penerapan SID Berdaya dan SIKAB

Dalam penyelenggaraan negara, data yang akurat menjadi pondasi dalam proses pengambilan keputusan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengumpulan dan pengelolaan data mesti dilakukan secara sistematis, berjenjang, dan dimulai dari unit terkecil dalam...

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 0

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Produk hukum ini berisi X Bab dan 27 Pasal, ditetapkan tanggal 20...

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa 0

Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Produk hukum ini berisi VIII dan 80 Pasal, ditetapkan tanggal 11 April 2018 dan diundangkan tanggal 8 Mei 2018 di...

Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Majelis Krama Desa 0

Majelis Krama Desa

Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Majelis Krama Desa. Produk hukum ini berisi X Bab dan 22 Pasal, ditetapkan tanggal 5 Juni 2017 dan diundangkan 5 Juni 2017 di Tanjung...

Budi Agus Riswandi dalam workshop bertajuk “Inovasi dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya” 0

Hak Kekayaan Intelektual Jamin Perlindungan SID Berdaya

Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan wujud dari perlindungan suatu lembaga terhadap kekayaan intelektualnya. Aspek perlindungan melalui HKI berlaku baik bagi pengembang, pemegang hak cipta, maupun pengguna suatu aset intelektual. Budhi Agus Riswandi, Direktur...

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa 0

Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan...

Jagongan Media Rakyat 2018 0

JMR 2018: GAYA WARGA BERDAYA

Hampir dua dekade lalu, seorang jurnalis yang juga sarjana di bidang hukum, Andrew Shapiro, meramalkan masa depan dunia di era internet. Dalam buku berjudul The Control Revolution (1999), ia mendeskripsikan dua situasi masa depan...

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 0

Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Produk hukum ini berisi VIII Bab dan 19 Pasal, ditetapkan tanggal 1 November 2017 dan diundangkan 2 November 2017...

%d blogger menyukai ini: