KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Undang Undang No 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Produk hukum ini berisi XIV Bab dan 64 Pasal, ditetapkan tanggal 30 April 2008 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik...
Kategori Regulasi
KESEJAHTERAAN SOSIAL
Undang Undang No 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Produk hukum ini berisi XI Bab dan 60 Pasal, ditetapkan tanggal 16 Januari 2009 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia...
PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS
Undang Undang No 19 tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak Hak Penyandang Disabilitas. Produk hukum ditetapkan tanggal 10 November 2011 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011...
PENYANDANG DISABILITAS
Undang Undang No 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Produk hukum ini berisi XIII Bab dan 153 Pasal, ditetapkan tanggal 15 April 2016 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia...
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM
Undang Undang No 7 tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petani Tambak. Produk hukum ini berisi X Bab dan 78 Pasal, ditetapkan tanggal 14 April 2016 di Jakarta. Produk...
Tertib Administrasi Kependudukan merupakan Tanda Cinta NKRI
Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. (UU...
Wabup Minta Kades Setor Data Kemiskinan Kuantitatif bukan Kualitatif
BANJARNEGARA – Wakil Bupati Drs. Hadi Supeno, M. Si., minta kepada kepala desa dan pihak kecamatan mulai sekarang laporan kemiskinan bentuk datanya adalah data kuantitatif by name by addres bukan data kualitatif. Sebab data...
Permendikbud No 50 Tahun 2015
Permendikbud No 50 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Permen ini terdiri dari 3 pasal, ditetapkan di jakarta tanggal 26 November 2015 dan diundangkan tanggal 30 November 2015 di jakarta. Permen ini...
Permendesa No 21 Tahun 2015
Permendesa No 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Permen ini terdiri dari 6 Bab dan 17 Pasal diundangkan pada tanggal 22 Desember 2015 bertempat di Jakarta. Tercatat dalam Berita...
Sertifikasi Kompetensi Fotografi
Sertifikasi Kompetensi merupakan suatu cara untuk menginformasikan kepada orang lain tentang keahlian yang dimiliki oleh individu. Saat ini Indonesia telah memiliki Lembaga Sertifikasi Kompetensi Fotografi Indonesia.
Komentar Terbaru