Category: Regulasi

2

SKKNI Bidang Pariwisata

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   Menurut Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pariwisata ada sebanyak 30 SKKNI yang terdiri dari antara lain : Sub Sektor Biro Perjalanan Wisata Sub Sektor Hotel dan Restoran Sub Sektor...

Matriks Perubahan Permendagri No 137 Tahun 2019 dan Permendagri No 72 Tahun 2019 1

Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Produk hukum ini berisi 2 pasal, ditetapkan tanggal 8 Oktober 2019 dan diundangkan tanggal 25 Oktober 2019 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah...

cover majalah kombinasi edisi 70 0

sebuah ingatan tentang Data Protection Days or Data Privacy Days

Dalam istilah indonesia Data privacy days adalah hari privasi data atau dengan kata lain hari data pribadi. Sebuah peringatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mempromosikan praktik terbaik perlindungan data privasi[1]. Inisiatif Data Protection Days pertama kali dilakukan oleh council of europa pada tanggal 26 april 2006 [2]. hal ini pun diikuti oleh negara lainnya diluar eropa dan mereka memberikan istilah Data Privacy Days. Membaca kalimat ”Hari privasi data” saya teringat dengan sambutan DR. An. An Chandrawuan (Dekan Fakultas Hukum...

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 0

Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Produk hukum ini berisi VIII Bab dan 26 Pasal, ditetapkan tanggal 19 Februari 2019 dan diundangkan tanggal 13 Maret 2019 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272. “Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disebut Pemberdayaan Masyarakat adalah proses untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemampuan individu, keluarga serta masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya kesehatan yang dilaksanakan dengan cara...

UU 24 tahun 2019 0

Undang Undang Ekonomi Kreatif

Undang Undang Republik Indonesia No 24 tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. Produk hukum ini berisi VII Bab dan 34 Pasal, disahkan dan diundangkan 24 Oktober 2019 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 212. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414. “Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.” Bahwa Indonesia memiliki kekayaan warisan budaya yang...

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 0

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Produk hukum ini berisi XI Bab dan 104 Pasal, ditetapkan tanggal 4 Oktober 2019 dan diundangkan 10 Oktober 2019 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 185 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400. “Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada...

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika 0

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika. Produk hukum ini berisi XIII Bab dan 29 Pasal, ditetapkan tanggal 31 Agustus 2019 dan diundangkan tanggal 9 September 2019 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor...

Permensos no 11 tahun 2019 0

Perubahan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Produk hukum ini berisi 2 Pasal, ditetapkan tanggal 1 Agustus 2019 dan diundangkan tanggal 11 September 2019 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 1042. Bahwa dalam ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Sosial tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial masih terdapat kekurangan...

Permensos no 5 tahun 2019 0

PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Produk hukum ini berisi IV Bab dan 32 Pasal, ditetapkan tanggal 22 Juni 2019 dan diundangkan tanggal 2 Juli 2019 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 732. bahwa data terpadu kesejahteraan sosial menjadi dasar acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, perlu dikelola dengan baik, akuntabel, dan berkelanjutan. Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan dan pemeliharaan...

Permensos no 8 tahun 2012 1

Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial. Produk hukum ini berisi XI Bab dan 33 Pasal, ditetapkan tanggal 29 Mei 2012 dan diundangkan tanggal 7 Juni 2012 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No 567. Bahwa untuk memperoleh data yang akurat dan akuntabel, perlu lebih meningkatkan kualitas hasil pendataan dan pengelolaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan...

%d bloggers like this: