Kategori Regulasi

Kepariwisataan / Regulasi

SKKNI Bidang Pemandu Wisata Gunung

Sebagai salah satu produk pariwisata, wisata gunung merupakan salah satu peluang besar sebagai sumber devisa yang pada gilirannya menuntut dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan kompetensi yang standar. Tersedianya Sumber daya Manusia untuk dilibatkan dalam wisata gunung dengan prioritas penduduk setempat serta para manager pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan pegunungan. Dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 138/Men/V/2011 Tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pariwisata Bidang Pemandu Wisata Gunung Menjadi Standar...

Kepariwisataan / Regulasi

SKKNI Bidang Kepemanduan Geowisata

Geowisata adalah pariwisata yang memanfaatkan seluruh aspek geologi, mencakup bentuk, proses geologi, geohistory, dasar pengetahuan geologi, dan faktor pendukungnya, termasuk budaya dan keanekaragaman hayati yang terkait dengan geologi. Indonesia memiliki keragaman geologi yang sangat kaya dan bernilai signifikan dalam pembentukan bumi dan kehidupan di dalamnya. Kekayaan dan keunggulan geologi Indonesia dipadukan dengan keragaman budaya dan keanekaragaman hayati yang khas, menjadi potensi besar bagi pengembangan geowisata Indonesia yang berdaya saing. Potensi geowisata yang tinggi ini mendorong berkembangnya Geopark di Indonesia yang...

Regulasi

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 95 tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Produk hukum ini berisi IX Bab dan 77 Pasal, ditetapkan tanggal 2 Oktober 2018 dan diundangkan 5 Oktober 2018 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No 102. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Pertimbangan Utama pembentukan SPBE adalah sebagai berikut Untuk mewujudkan tata...

Kepariwisataan / Regulasi

Sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha di bidang pariwisata

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha di bidang pariwisata. Produk hukum ini berisi VII Bab dan 33 Pasal, ditetapkan dan diundangkan tanggal 23 April 2012 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No 105 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311. Pembangunan kepariwisataan perlu didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dalam rangka memberikan pelayanan prima bagi wisatawan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan...

Kepariwisataan / Regulasi

SKKNI Bidang Jasa Pramuwisata dan Pemimpin Perjalanan Wisata

Berdasarkan pada UU No 10 tahun 2019 tentang kepariwisataan, pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata. Dalam mengantisipasi era global, salah satu solusi utama dalam menghadapinya, mempertahankan kedudukan dalam bisnis pariwisata Indonesia dan blantika perdagangan global, terlebih dalam kondisi krisis moneter saat ini adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanannya (SDM nya). Dalam mengembangkan kualitas SDM di bidang pelayanan, salah satu diantaranya adalah Pimpinan perjalanan wisata (Tour Leader). Pimpinan perjalanan...

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi

Regulasi

Penyelenggaraan Nama Rupabumi

Pengaturan Penyelenggaraan Nama Rupabumi bertujuan untuk melindungi kedaulatan dan keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melestarikan nilai-nilai budaya, sejarah, dan adat istiadat serta mewujudkan tertib administrasi pemerintahan. Penyelenggaraan Nama Rupabumi perlu dilaksanakan secara tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna serta menjamin keakuratan, kemutakhiran, dan kepastian hukum. Selain itu Nama Rupabumi baku sangat penting dalam hubungannya dengan dunia internasional. Indonesia terlibat aktif dalam forum United Nations Groups of Experts on Geographical Names. United Nations Groups of Experts on Geographical Names...

Perpres No 7 tahun 2021

Regulasi

RAN PE

RAN PE adalah Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. Lebih lanjut RAN PE adalah upaya yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan terpadu dalam rangka mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Regulasi tentang RAN PE diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024. Produk hukum ini berisi 12 Pasal, ditetapkan tanggal 6...

Kepariwisataan / Regulasi

SKKNI Bidang Pariwisata

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   Menurut Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pariwisata ada sebanyak 30 SKKNI yang terdiri dari antara lain : Sub Sektor Biro Perjalanan Wisata Sub Sektor Hotel dan Restoran Sub Sektor...

Matriks Perubahan Permendagri No 137 Tahun 2019 dan Permendagri No 72 Tahun 2019

Regulasi

Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Produk hukum ini berisi 2 pasal, ditetapkan tanggal 8 Oktober 2019 dan diundangkan tanggal 25 Oktober 2019 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah...

cover majalah kombinasi edisi 70

Regulasi

sebuah ingatan tentang Data Protection Days or Data Privacy Days

Dalam istilah indonesia Data privacy days adalah hari privasi data atau dengan kata lain hari data pribadi. Sebuah peringatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mempromosikan praktik terbaik perlindungan data privasi[1]. Inisiatif Data Protection Days pertama kali dilakukan oleh council of europa pada tanggal 26 april 2006 [2]. hal ini pun diikuti oleh negara lainnya diluar eropa dan mereka memberikan istilah Data Privacy Days. Membaca kalimat ”Hari privasi data” saya teringat dengan sambutan DR. An. An Chandrawuan (Dekan Fakultas Hukum...