Welcome to LOGIC   Click to listen highlighted text! Welcome to LOGIC

Kategori Library

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2015 TENTANG MUSEUM 0

Peraturan Pemerintah Tentang Museum

Peraturan Pemerintah Repubik Indonesia No 66 tahun 2015 Tentang Museum. Produk hukum ini berisi XIII Bab dan 60 Pasal, ditetapkan tanggal 19 Agustus 2015 dan diundangkan tanggal 19 Agustus 2015 di Jakarta. Produk hukum...

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA 0

CAGAR BUDAYA

Undang Undang No 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Produk hukum ini berisi XIII Bab dan 120 Pasal, ditetapkan tanggal 24 November 2010 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia...

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 0

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Undang Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Produk hukum ini berisi II Pasal, ditetapkan tanggal 24 Desember 2013 dan diundangkan tanggal 24...

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 0

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Undang Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Produk hukum ini berisi XIV Bab dan 107 Pasal, ditetapkan tanggal 29 Desember 2006 dan diundangkan tanggal 29 Desember 2006 di Jakarta. Produk...

Batas Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten 0

Batas Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten

Bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang Provinsi Banten, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Serang Provinsi Banten. Demikian juga halnya dalam rangka tertib administrasi pemerintahan...

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA 0

PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubik Indonesia No 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Produk hukum ini berisi VIII Bab dan 91 Pasal, ditetapkan tanggal 31 Desember 2014 dan diundangkan tanggal 31 Desember 2014 di...

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA 0

PENGELOLAAN ASET DESA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubik Indonesia No 1 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Produk hukum ini berisi VIII Bab dan 51 Pasal, ditetapkan tanggal 7 Januari 2016 dan di Undangkan tanggal 14 Januari...

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 0

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Produk hukum ini berisi II Pasal, ditetapkan...

Dana Desa dari APBN dalam Skema Peraturan Pemerintah 0

Dana Desa dari APBN dalam Skema Peraturan Pemerintah

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan...

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 0

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara. Produk hukum ini berisi II Pasal,...

%d blogger menyukai ini: