Kategori GIS

Terkait dengan Pemetaan, pemograman spasial dan sistem informasi geografi

Eksperimen Pendataan Gunung di Indonesia

Eksperimen Pendataan Gunung di Indonesia dengan menggunakan data terbuka dan studi pustaka. Jumlah data disajikan berdasarkan kategori pulau. Adapun jumlah Data dalam laman ini masih dalam pengembangan dan dapat berubah sewaktu waktu. Jika anda bertanya mengapa ketinggian 300 meter bisa disebut gunung, silahkan membaca postingan sebelumnya dengan judul mengenal Gunung, Gunungapi dan vulkanisme untuk melihat mock up eksperimental melalui tautan : Google Data Studio

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah

Perubahan Permendagri tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah. Produk hukum ini berisi II Pasal, ditetapkan tanggal 12 Juli 2019 dan diundangkan tanggal 31 Juli 2019 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815. “Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini” bahwa untuk...

Lintasan Siklon Tropis Cempaka, Sumber BMKG

Siklon Tropis Cempaka 2017

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Siklon adalah angin ribut yang berpusar dan bergerak dengan cepat mengelilingi suatu pusat contohnya angin puting beliung atau juga bagian atmosfer yang tekanannya relatif rendah jika dibandingkan dengan tekanan di sekitarnya pada permukaan yang sama; pusat tekanan rendah.

Logo #Pendaki INdonesia

Sebaran Korwil #Pendaki Indonesia

Salam Lestari Tahun ini #Pendaki Indonesia atau yang dikenal dengan #PI Genap Berusia dua dasawarsa. Sekilas perjalanan tersebut tenyata telah mewarnai dinamika para pegiat alam bebas di Indonesia. adapun mereka bisa dengan mudah dijumpai di pada daerah berikut : secara umum #PI memiliki grup di facebook untuk berkomunikasi, grup tersebut bernama pendaki

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG INFORMASI GEOSPASIAL

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG INFORMASI GEOSPASIAL

Peraturan Pemerintah Negeri Repubik Indonesia No 9 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial. Produk hukum ini berisi VII Bab dan 126 Pasal, ditetapkan tanggal 12 Februari 2014 dan diundangkan tanggal 12 Februari 2014 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 31. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial mengamanatkan adanya beberapa pengaturan lebih lanjut yang...

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubik Indonesia No 45 tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Produk hukum ini berisi XII Bab dan 26 Pasal, ditetapkan tanggal 30 Juni 2016 dan diundangkan tanggal 15 Juli 2017 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 1036. Bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa, diperlukan pedoman penetapan dan penegasan batas Desa. Unduh Produk Hukum Sumber : http://www.kemendagri.go.id/

INFORMASI GEOSPASIAL

Undang Undang No 4 tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial. Produk hukum ini berisi XII Bab dan 71 Pasal, ditetapkan tanggal 21 April 2011 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 no 49. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah...

SID di Karo

Sistem Informasi Desa di Kabupaten Karo

Salam SID. Inisiatif Penerapan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Karo, Terlontarkan pada Februari 2014. Hal ini berdasarkan hasil kegiatan pengamatan lapangan TIM CRI pada Bulan Januari 2014. namum hal tersebut dilakukan secara bertahap dan membutuhkan kerjasma para pihak. Perbaikan Tata Kelola Informasi mutlak diperlukan untuk bisa mengungkapkan pengarusutamaan informasi dari semua pemangku kepentingan. Informasi Kebencanaan menjadi bagian penting untuk disampaikan secara luas dan sesuai dengan pemanfaatan teknologi setempat. Hasil Pengamatan Lapangan di Bulan Januari 2014 Radio Radio Komunitas pun mulai...

Tiga Desa Peraih Predikat Pelopor Good Governance

Desa pelopor Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa di NTB

Beberapa desa dari 87 desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pernah menerapkan Sistem Informasi Desa, jauh sebelum kelahiran UU no 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Perjalanan tersebut membuahkan hasil yang cukup signifikan pada akhir tahun 2015 dengan diraihnya predikat Desa Pelopor Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa di NTB.