Peraturan Pemerintah Tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana. Produk hukum ini berisi VI Bab dan 18 Pasal, ditetapkan dan diundangakan tanggal 28 Februari 2008 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 44 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana

Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam penanggulangan bencana bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.

Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya.

Lembaga asing nonpemerintah adalah suatu lembaga internasional yang terorganisasi secara fungsional bebas dari dan tidak mewakili pemerintahan suatu negara atau organisasi internasional yang dibentuk secara terpisah dari suatu negara di mana organisasi itu didirikan.

lembaga asing nonpemerintah yang dapat bermitra dengan instansi/lembaga terkait atau lembaga swadaya masyarakat” adalah lembaga asing nonpemerintah yang telah mendapat kemudahan berdasarkan perjanjian kerjasama teknik dibidang ekonomi, sosial dan kebudayaan. “ Baca lebih lanjut

Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Produk hukum ini berisi VII Bab dan 96 Pasal, ditetapkan dan diundangakan tanggal 28 Februari 2008 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Baca lebih lanjut

Undang Undang Penanggulangan Bencana

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Produk hukum ini berisi XIII Bab dan 85 Pasal, ditetapkan dan diundangkan tanggal 26 April 2007 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 66. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi”

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

  1. Memberikan pelindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;

  2. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;

  3. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;

  4. Menghargai budaya lokal;

  5. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;

  6. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan

  7. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Republi Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi dan keadilan sosial, Baca lebih lanjut

Aksi Tanggap Darurat Bencana Alam: Peran dan Fungsi Lembaga-lembaga Terkait

Médecins Sans Frontières (MSF) atau Dokter Lintas Batas secara berkala melakukan kegiatan pelibatan publik untuk meningkatkan kesadartahuan masyarakat terhadap upaya-upaya kemanusiaan MSF dan lembaga atau aktor lainnya yang memiliki fokus yang hampir sama. Untuk di akhir tahun 2018 ini, MSF kemudian menggandeng Lembaga Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Muhammadiya (LPB PP Muhammadiyah) atau juga biasa disingkat Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC).

Pelibatan publik kali ini bertema Aksi Kemanusiaan dalam Potret di Yogyakarta. Pameran ini ingin menghadirkan foto-foto aksi kemanusiaan MSF dan MDMC, terutama penyediaan layanan kemanusiaan di bidang kesehatan. Koleksi foto-foto yang ditampilkan dari koleksi MSF dan MDMC.

Baca lebih lanjut

Inpres Penanganan Bencana di Provinsi NTB

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kota Mataram dan Wilayah Terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Produk hukum ini dikeluarkan 23 Agustus 2018 di Jakarta.

Inpres ini memiliki enam poin utama antara lain :

  1. Melaksanakan percepatan rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kota Mataram dan Wilayah Terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengakibatkan korban jiwa, pengungsian, kerusakan dan kerugian dibeberapa sektor melalui kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi.

  2. Melakukan langkah langkah yang mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

  3. Instruksi khusus kepada Kememtrian dan lembaga serta pemerintah daerah sesuai engan tupoksinya.

  4. Selama Masa Rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota tetap melaksanakan pelayanan kebutuhan masyarakat berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

  5. Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggungjawab.

  6. Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2018.

Unduh Produk Hukum

Sumber : Setkab