Welcome to LOGIC   Click to listen highlighted text! Welcome to LOGIC

Bale Mediasi Ala Provinsi NTB

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No 38 tahun 2015 Tentang Bale Mediasi. Produk hukum ini berisi V Bab dan 17 Pasal, ditetapkan tanggal 6 Oktober 2015 dan diundangkan 6 Oktober 2015 di Mataram. Produk hukum ini tercatat dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 No 38.

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG BALE MEDIASI

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG BALE MEDIASI

Bale Mediasi adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan mediasi di masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.

Penyelesaian sengketa berdasarkan kearifan lokal dalam bentuk musyawarah mufakat merupakan bagian dari tatanan perilaku yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di Nusa Tenggara Barat yang menjamin kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Penyelesaian sengketa melalui kearifan lokal dalam bentuk mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Bale Mediasi dapat dibentuk dari tingkat provinsi hingga desa. Pemilihan nama bale Mediasi ditentukan atas kesepakatan pada tiap jenjang sesuai kebutuhan. Lembaga ini memiliki kewenangan dan tugas secara spesisfik. Adapun kewenangannya berupa : a. melakukan penguatan kapasitas lembaga yang menjalankan fungsi mediasi yang ada di masyarakat; b. melakukan peningkatan kapasitas mediator; c. melakukan koordinasi dengan lembaga yang menjalankan fungsi mediasi.

Tugas Bale Mediasi : a. mendorong terbentuknya lembaga mediasi di tingkat desa; b. melakukan pendataan lembaga yang menjalankan fungsi mediasi; c. membuat data base mediator yang bersertifikat maupun yang tidak bersertifikat; d. memfasilitasi sosialisasi, pendidikan, penelitian, pelatihan, seminar, workshop, lokakarya tentang mediasi; e. merekonstruksi dan merevitalisasi lembaga-lembaga adat yang menjalankan fungsi mediasi; f. memfasilitasi lembaga yang menjalankan fungsi mediasi untuk mendaftarkan hasil kesepakatan perdamaian di pengadilan; g. menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) Bale Mediasi; h. menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bale Mediasi; i. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenangnya; j. menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pelaksanaan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga yang menjalankan fungsi mediasi; dan k. melakukan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

Unduh Produk Hukum

Sumber : JDIH NTB

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: